Diperintahkan Teruskan Izin Reklamasi Pulau I, Anies Ajukan Banding

Yayan mengatakan, dalam amar putusan yang diberikan, diperintahkan adanya pencabutan SK pembatalan izin proyek reklamasi Pulau I. Namun, bila pihaknya memenangkan banding, maka SK itu tetap berlaku.

"Apakah dibatalkan, pastilah, karena ini permohonan pembatalan, kalau kami kalah berarti kan suruh mencabut SK pembatalannya, kayak gitu. Kalau kami menang, berarti gugatan pembatalannya kan ditolak, berarti SK-nya tetap dibiarkan hidup, SK pencabutannya izin reklamasinya," tuturnya.

Baca juga: Terima Laporan Penataan Pesisir dari TGUPP, Anies: Jadi Bahan Susun Perda

Sebagaimana dikutip dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Jumat (27/12), gugatan dilayangkan oleh PT Jaladri. Perusahaan itu tidak terima dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi.

PTUN Jakarta mengabulkan permohonan itu, kemudian membatalkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409. Anies juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 325 ribu.
(dwia/gbr)