Pukat UGM Minta Dewan Pengawas Tak Sulitkan Gerak Penindakan KPK

Jabbar Ramdhani - detikNews
Sabtu, 21 Des 2019 16:57 WIB
Dewan Pegawas KPK (dari kiri) Syamsuddin Haris, Harjono, Artidjo Alkostar, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Albertina Ho (Foto: dok. Antara)
Jakarta - Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril menilai kehadiran lima anggota Dewan Pengawas KPK tidak akan cukup bisa memperbaiki kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, meski diisi orang-orang dengan reputasi baik, Dewan Pengawas KPK hanya bekerja secara pasif.

"Kalaupun Dewan Pengawas diisi orang dengan latar belakang baik, menurut saya, memang keberadaan Dewan Pengawas itu pasif. Jadi tidak bisa berbuat banyak juga," kata Oce saat dihubungi, Sabtu (21/12/2019).

Dia mengatakan pelaksanaan pemberantasan korupsi tetap ada di pimpinan dan pegawai KPK. Oce menilai nantinya peran Dewan Pengawas KPK tidak akan terlalu banyak.


"Dewas sebenarnya punya fungsi sebagian besar hanya tugas mengawas, tidak sampai ikut campur pengelolaan kegiatan KPK sehari-hari. Mereka lebih pasif, menunggu dimintanya izin. Misalnya ketika KPK lakukan penyadapan, maka pimpinan KPK menyampaikan permohonan ke Dewas, di situ mereka baru bergerak. Ketika ada dugaan pelanggaran etik, dilaporkan ke Dewas, di situ mereka berperan. Kemudian di akhir, mereka bisa melakukan evaluasi kerja. Jadi peran mereka tidak terlalu banyak juga, bukan peran KPK," bebernya.

Namun Oce menyoroti kehadiran UU KPK baru yang akan menambah birokrasi dalam upaya penegakan hukum. Prosedur izin kepada Dewan Pengawas diyakini menghambat pimpinan KPK.

Pukat UGM Minta Dewan Pengawas Tak Sulitkan Gerak Penindakan KPKKetua Pukat UGM, Oce Madril. (Usman Hadi/detikcom)

"Itu salah satu fungsi berkaitan penindakan, izin penggeledahan, penyadapan, izin penyitaan memang diberi Dewas. Dan sebetulnya ada batas waktunya dalam UU yakni 1 x 24 jam. Tapi di UU juga harus ada gelar perkara. Yang jelas kinerja KPK dalam proses penegakan hukum akan lebih panjang. Dan itu tentu dampaknya menyulitkan penegakan hukum. Yang dulu nggak perlu izin, sekarang perlu izin, izin kan bisa diterima dan ditolak. Prosedur ini tentu menghambat dan jauh lebih baik tanpa izin," ujarnya.




Tonton video PKS Minta Pimpinan Baru KPK Bongkar Kasus Century Hingga e-KTP: