Surati Jokowi dan DPR, Pimpinan KPK Minta UU Tipikor Segera Direvisi

Jakarta - Realisasi revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diharapkan pimpinan KPK segera terlaksana. Untuk itu, pimpinan KPK yang segera purna-tugas pada periode ini mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

"Jadi hari ini pimpinan berlima menulis surat kepada Presiden dan DPR untuk memasukkan usulan atau draf rancangan UU Tipikor ini sebelum kami meninggalkan kantor KPK. Hari ini kami usulkan," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

Baca juga: KPK Soroti Denda Tipikor Maksimal Rp 1 M: Cuma Kacang Buat Korporasi Besar

Peluncuran draf akademik untuk usulan revisi UU Tipikor. (Ibnu Hariyanto/detikcom)

Agus menyampaikan hal itu dalam kegiatan peluncuran draf naskah akademik untuk usulan revisi UU Tipikor. Draf itu disusun Biro Hukum KPK yang dipimpin Rasamala Aritonang yang melibatkan sejumlah akademisi dari Universitas Parahyangan, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Airlangga.

"Permintaan kami kepada semua pihak supaya ikut mengawal rancangan ini bisa dibahas di Prolegnas Tahun 2020," imbuh Agus.