Laode Syarif Sebut UU KPK Baru Tak Sejalan Konvensi PBB, Ini Kata Istana

Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut Undang-Undang tentang KPK hasil revisi, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019, bertentangan dengan hasil konvensi antikorupsi PBB atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Pihak Istana mengaku masih melihat perkembangan gugatan uji materi UU KPK di MK.

"Saya pikir kita lihat perkembangannya lah upaya judicial review kan masih berjalan. Jadi kita lihat perkembangannya," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (11/12/2019).

Dengan meratifikasi UNCAC, KPK mengatakan seharusnya Indonesia itu mengikut prinsip dan norma yang ada di dalam UNCAC. Salah satunya soal lembaga antikorupsi harus independen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

KPK menyebut UNCAC juga mengamanatkan lembaga antikorupsi suatu negara itu harus bersifat permanen. Menurutnya, Indonesia belum mengimplementasikan hal itu.

"Di situ juga dikatakan KPK salah satu model. Bahwa KPK itu juga harus permanen itu menurut UNCAC yang kita ratifikasi. Habis itu juga harus independen, dari segi keuangan, sumber daya manusia. Pimpinan tidak boleh gampang dipecat. Kita belum comply, ditetapkan tersangka saja kita harus mengundurkan diri," ujar Syarif di gedung ACLC, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).

"Kemudian lembaga antikorupsi harus permanen, kalau perlu dijamin dalam konstitusinya. Kita belum memenuhi dalam konstitusi, tapi dalam undang-undang sudah cukup asal dibuat jelas permanen," sambungnya.