Survei Kesuksesan Nawacita hingga Presiden Dipilih MPR, Apa Persepsi Publik?

Survei Roda Tiga Konsultan (Dwi Andayani/detikcom)

Jakarta - Sejumlah isu jadi pembahasan hangat di masyarakat, dari soal wacana presiden dipilih MPR hingga tantangan bangsa ke depan. Bagaimana pendapat rakyat terhadap isu-isu tersebut?

Roda Tiga Konsultan menggelar survei soal isu-isu terkini pada 26 November-5 Desember 2019. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih dengan metode stratified systemic random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka. Margin of error survei ini 2,89 persen.

Sejumlah hasil survei Roda Tiga Konsultan ini jika dijumlah tak genap 100%. Pihak Roda Tiga Konsultan mengatakan hal tersebut terjadi karena pembulatan angka di belakang koma.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut ini hasil survei Roda Tiga Konsultan yang dirilis oleh Direktur Risetnya, Muhammad Taufiq Arif, di Roda Tiga Cafe, Jl Lebak Bulus, Jaksel, Selasa (17/12/2019):

Isu Presiden Dipilih MPR

Dalam survei, responden diberi pertanyaan: Bagaimana sikap Bapak/Ibu/Saudara tentang pemilihan presiden oleh MPR? Sebanyak 52,8 persen responden memilih tidak setuju.

Sementara itu, sebanyak 12,3 persen responden menyatakan sangat tidak setuju. Selanjutnya 0,9 persen masyarakat memilih sangat setuju, 9,9 persen setuju, 17,6 persen netral, dan 6,4 persen masyarakat tidak memberikan jawaban.

Survei juga menanyakan sikap responden terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh DPRD. Sebanyak 54,3 persen responden menyatakan tidak setuju, 11,9 persen sangat tidak setuju, 0,6 persen sangat setuju, dan 10,6 persen setuju. Sedangkan 17 persen memilih netral dan 5,7 persen tidak menjawab.

Soal Keberhasilan Program Presiden

Dalam survei, responden diberi pertanyaan bagaimana keberhasilan Presiden Jokowi dengan program Nawacita dalam mengatasi permasalahan bangsa, apakah semakin baik, tidak ada perubahan, atau semakin buruk?

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 44,3 persen masyarakat menilai program Nawacita membawa perubahan baik bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan 38,4 persen menilai tidak membawa perubahan dan 8,3 persen menilai Nawacita memperburuk permasalahan bangsa.

"Dengan demikian, mereka yang menjawab program Nawacita semakin buruk dan tidak membawa perubahan berjumlah lebih besar daripada yang menilai membawa perubahan baik, yaitu 46,7 persen," ujar Taufiq Arif.

Dari sembilan program Nawacita, program yang dianggap paling berhasil mengatasi masalah terkait pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, dengan jumlah 55,3 persen masyarakat menyatakan semakin baik.

Sedangkan program yang dinilai tidak membawa perubahan adalah perwujudan kemandirian ekonomi, dengan hasil survei 41,3 persen menjawab tidak ada perubahan dan 10,9 persen semakin buruk.

Tantangan Bangsa ke Depan

Dalam survei, responden diberi pertanyaan terbuka terkait apakah permasalahan utama yang perlu untuk diselesaikan di negara kita lima tahun ke depan?

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 32,6 persen masyarakat menilai permasalahan ekonomi perlu diselesaikan. Dilanjutkan dengan lapangan kerja 13,0 persen dan korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) sebesar 11,1 persen.

"Masyarakat menilai masalah ekonomi masih menjadi hal utama yang perlu diselesaikan, dengan hasil survei 32,6 persen," ujar Taufiq Arif.

"Permasalahan selanjutnya yaitu pengangguran, serta permasalahan lain yang terekam, yaitu KKN, infrastruktur, sembako mahal hingga keamanan dan narkoba," sambungnya.

Permasalahan lain yang dinilai perlu diperhatikan adalah masalah sembako mahal 3,7 persen, layanan kesehatan 2,3 persen, utang negara 2,3 persen, keamanan 1,8 persen, narkoba 1,6 persen, kesejahteraan 3 persen, dan infrastruktur 4 persen.

Pemindahan Ibu Kota

Dalam survei, responden diberikan pertanyaan bagaimana sikap Bapak, Ibu, Saudara terhadap pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur?

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 32,8 persen masyarakat menyatakan tidak setuju dan 5,5 persen sangat tidak setuju.

"Responden cenderung menolak wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 32,8 persen responden berada di sisi tidak setuju," ujar Taufiq Arif.

Sedangkan sebanyak 3,2 persen responden menyatakan sangat setuju, 29,3 persen setuju, dan 24,3 persen netral.

Netralitas Aparat di Pemilu

Berdasarkan hasil survei, Polri dinilai paling tidak netral dalam Pemilu 2019.

"Untuk netralitas aparat negara, pihak yang paling tidak netral yaitu Polri dengan 14,9 persen," ujar Taufiq.

Hasil survei, sebanyak 14,9 persen masyarakat menilai Polri tidak netral, ASN 13,8 persen, Kejaksaan 11,3 persen, BIN 10,2 persen, dan TNI 6 persen. Sedangkan aparatur negara yang dinilai paling netral adalah TNI dengan 81,3 persen.