FPI menyarankan agar Anies melakukan review menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang dinilai sangat potensial membuka celah dan peluang berkembangnya segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan dengan konsultasi kepada alim ulama. Sekaligus juga mengembangkan wisata yang ramah terhadap umat beragama, wisata halal, religi, budaya, sejarah yang sangat tersedia potensinya.
Anies diminta Cerdas dan kreatif dalam membangun index kualitas manusia sekaligus perekonomian yang halal. "Menghentikan pemberian penghargaan kepada tempat tempat hiburan seperti diskotek dan sejenisnya yang tidak ada manfaat sama sekali dalam pencapaian indeks manusia yang beriman dan bertakwa," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi, pihak Pemprov DKI menyebut tanda tangan Anies dalam penetapan pemenang Adikarya Wisata 2019 dibubuhi tanda tangan cetakan alias bukan tanda tangan basah atas nama Pemprov DKI. Sehingga secara tidak langsung, Anies 'menepis' membuat kebijakan 'Maksiat Friendly' khususnya terkait penghargaan diskotek.
"Pak Gubernur telah perintahkan pada inspektorat agar melakukan pemeriksaan pada jajaran yang terlibat dalam proses penilaian," ujar Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Saefullah mengatakan nantinya petugas akan diberikan sanksi bila terbukti melakukan kelalaian. Dia mengatakan saat ini petugas yang terlibat dalam penghargaan untuk Colosseum dinonaktifkan selama pemeriksaan.
"Jika terbukti lalai, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jajaran yang terlibat sementara dinonaktifkan, selama pemeriksaan berjalan. Jadi ke depan kita akan lakukan kajian secara ketat terhadap prosedur dan kriteria penghargaan Adikarya Wisata. Jadi ini harus betul-betul lebih cermat lagi," tuturnya.
(idn/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini