Ujian Nasional Dihapus Mulai 2021, Kebijakan Soal USBN Juga Diganti

Dia menjelaskan, tiap sekolah yang ingin mengubah sistem USBN juga diperbolehkan. Ujian untuk menilai kompetensi siswa ini dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

"Tetapi bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan perubahan, bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan penilaian dengan cara lebih holistik, itu diperbolehkan. Sehingga bisalah ini menimbulkan dan menciptakan kesempatan bagi sekolah-sekolah melakukan penilaian di luar hal yang cuma pilihan ganda, seperti esai portofolio dan penugasan-penugasan lain, seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain," jelasnya.

Baca juga: Gantikan UN, Apa Itu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter?

"Jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik, yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita. Bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja," sambungnya.

Selain itu, Nadiem menyarankan, apabila sudah ada penganggaran untuk USBN, anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Misalnya, untuk peningkatan kapasitas guru dan kualitas pembelajaran.

"Bagi Bapak-bapak di sini yang telah menganggarkan bujet untuk USBN, ini bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas guru dan kualitas pembelajaran, yang memang beberapa daerah sudah ada yang menganggarkan ini. Tapi, 2020, bagi sekolah-sekolah yang ingin menciptakan asesmen yang lebih holistik, ini adalah kesempatan," kata pria lulusan Harvard University ini.
(rdp/imk)