Kala MK-MA Kompak Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada/Pileg

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 10 Des 2019 10:03 WIB
Gedung MK (rengga/detikcom)
Gedung MK (rengga/detikcom)
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melarang mantan terpidana korupsi maju dalam Pilkada 2020. Aturan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Di sisi lain Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitisi (MK) sebagai penjaga gawang yudikatif pun tidak melarangnya.

Dalam catatan detikcom, sikap MK tertuang dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015. Putusan MK itu menyebutkan mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sepanjang mengemukakan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana.

Permohonan judicial review pasal 7 huruf g diajukan oleh Jumanto warga Dusun Siyem, RT 01 RW 04, Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo; dan Fathor Rasyid warga Kloposepuluh RT. 020 RW. 005, Desa Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo.


Bertindak selaku pengacara pemohon adalah Yusril Ihza Mahendra. Menurut pemohon bahwa antara masyarakat biasa dan mantan narapidana haknya sama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mantan narapidana adalah warga negara yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka.

"Semua warga negara dengan itu dapat turut serta dalam kegiatan pembangunan salah satunya dengan menjadi kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota)," kata Jumanto dan Fathor dalam argumentasi yuridis permohonannya.


Tonton juga Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada, Tapi Partai yang Menentukan :


Selanjutnya
Halaman
1 2