Baliho Cawalkot Makassar Bertebaran, Ini Kata Plt Dirut Perusda Sulsel

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Senin, 09 Des 2019 12:44 WIB
Plt Dirut Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan (Perusda Sulsel) Taufik Fachrudin /Foto: Noval Dhwinuari Antony-detikcom
Plt Dirut Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan (Perusda Sulsel) Taufik Fachrudin /Foto: Noval Dhwinuari Antony-detikcom
Makassar - Plt Dirut Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan (Perusda Sulsel) Taufik Fachrudin menjawab isu dirinya maju ke Pemilihan Wali Kota Makassar 2020. Taufik mengaku masih fokus menjalankan tugas jabatannya saat ini..

"Susah dijawab itu, susah dijawab, apalagi bulan satu (Januari) ini bulan depan, lawan semakin kencang. Saya pokoknya bekerja yang sekarang dulu (sebagai Plt Dirut Perusda Sulsel)," ujar Taufik di DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (9/12/2019).

Taufik enggan mengomentari lebih jauh soal dirinya diisukan maju ke Pilwalkot Makassar. Diketahui, baliho bergambar foto Taufik ikut meramaikan baliho bakal calon wali kota lainnya di beberapa titik di Kota Makassar.





Selain itu, baliho foto Taufik juga bertebaran di beberapa wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Pangkep pada Pilkada serentak 2020 mendatang juga akan ikut melakukan pemilihan bupati.

"Jadi kalau bicara politik saya masih no komen, kenapa? Kalau baliho-baliho itu semua relawan. Taufik belum membentuk tim, Taufik tidak ada tim, tidak ada kodong (kasihan) sama sekali," katanya.

Taufik menegaskan saat ini dirinya tengah fokus membenahi Perusda Sulsel agar dapat memberi PAD ke Pemprov Sulsel. Dia pun menjamin akan memberikan pemasukan yang lebih banyak jika Perusda Sulsel disetujui menjadi perusahaan perseroan daerah.

"Kan tuntutannya anggota Dewan Perusda ini kalau sudah berubah status harus dapat uang banyak-banyak. Insya Allah akan saya dapatkan uang, kan Perusda memang begitu," ucapnya.





"Kalau ada uang Pemprov yang diberikan ke Perusda lari kantong kiri ke kantong kanan, kan masuk PAD. Ketika saya mendapatkan keuntungan Rp 1 miliar, Rp 550 juta atau 55 persen wajib masuk di PAD. Jadi apapun bisnis yang dikerjakan di Pemprov untuk Perusda kembali ke situ lagi," imbuhnya. (nvl/fdn)