Bawaslu Makassar Ingatkan Parpol Tak Minta Mahar ke Calon Walkot

Makassar - Bawaslu Kota Makassar, Sulsel, mengingatkan parpol agar tidak menerima imbalan dalam proses seleksi pencalonan wali kota untuk Pilkada 2020. Ada sanksi pidanat bagi parpol yang berani menerima mahar dari para calon.

"Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Bupati dan Wakil Bupati, Pasal 187 (b), ada larangan bagi anggota partai atau anggota gabungan partai untuk menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan," kata Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Makassar Sri Wahyuni Ningsih kepada wartawan, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Dorong Transparansi, Gubernur Sulsel Minta RAPBD Desa Diumumkan

Sedangkan Pasal 187 (c), kata Sri Wahyuni, juga mengatur larangan bagi setiap orang atau lembaga untuk memberi imbalan pada proses pencalonan.

"Ancaman hukumannya bisa 36 sampai 72 bulan (penjara) dan denda Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar," sebutnya.

Tapi Bawaslu Kota Makassar menegaskan tidak akan mencampuri proses penjaringan yang dilakukan parpol.

Baca juga: Ini Tahapan Pencalonan Independen di Pilwalkot Makassar

"Kami tentunya tidak tahu mengenai proses yang terjadi di partai, jadi kalau ada laporan kami akan proses," kata dia.

"Yang menjadi pengawasan kami adalah proses pendaftarannya di KPU apakah memenuhi syarat atau tidak baik calon perseorangan ataupun dari partai, misalnya syarat dukungannya terpenuhi atau tidak," sambung Sri.


Simak juga video "Polisi Tembak Pembobol Mobil Istri Perwira Polisi di Makassar" :

[Gambas:Video 20detik]

(fiq/fdn)