Menurut versi Djainuddin, dirinya dipecat karena tidak bertugas semestinya. Padahal, dia mengatakan DPD Kotamobagu di bawah kepemimpinannya dipuji aktif.
"Ya katanya nggak bisa menjalankan tugas sesuai padahal di daerah saya itu termasuk di yang puji kalau daerah aktif. Malah daerah lain yang tidak jalan strukturnya nggak di-Plt karena dekat sama dia," lanjut Djainuddin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tekanan dari DPW langsung ke saya itu nggak ada. Tapi kalau bahasa tubuh terus formalitas, dari surat yang diminta untuk mendukung itu kira-kira sepeti itu formatnya dikirim ke kita," katanya.
"Saya nggak tahu menerjemahkannya itu sebagai bahasa tekanan atau apa. Karena mungkin kami ini di bawah, kemungkinan atasan kita kan DPW itu. Dia ngirim format kemudian disuruh kita ngisi untuk mendukung ke petahana itu sendiri," lanjut Guntur.
Lebih lanjut, hal lain yang aneh menurutnya adalah ketika di wilayahnya dicalonkan dua orang untuk maju pilkada. Dia menjelaskan di Provinsi Kalbar ada 7 DPD, namun yang mendapat rekomendasi dua orang. Dia pun heran akan hal itu.
"Nah saya ada dikeluarkan juga rekomendasi untuk pilkada, saya sebagai DPD tidak nyaman kok dikeluarinnya dua rekomendasi. Di DPD lain di Kalbar itu DPD yang pilkada itu satu aja, giliran ke saya dua, nah ini ada apa," katanya.
"Nah kan menjadi aneh, ada apa si ini kok yang lain satu saya dua. Kalau dia menghargai upaya saya untuk membesarkan PAN di daerah saya kenapa ada yang lain. DPD lain dikasih satu satu. saya dua," sebut Guntur.
(eva/gbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini