Kawal Implementasi UU Pesantren, PPP Tak Ingin Negara Intervensi Pesantren

Jefrie Nandy Satria - detikNews
Jumat, 06 Des 2019 18:39 WIB
Waketum PPP Arwani Thomafi (Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Waketum PPP Arwani Thomafi (Jefrie Nandy Satria/detikcom)
Jakarta - PPP siap untuk mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. PPP berharap dengan UU tersebut pemerintah makin menegaskan pengakuannya terhadap keberadaan pesantren.

"Jangan sampai setelah ada UU justru malah terpinggirkan atau malah intervensi, ini kita tidak ingin. Ini tugas kita PPP siap untuk mengawal jangan sampai justru pesantren terpinggirkan karena terlalu banyak di-intervensi oleh salah satunya negara," ujar Waketum PPP Arwani Thomafi dalam diskusi publik dengan tema 'Masa Depan dan Eksistensi Pesantren Pasca-Disahkannya Undang-Undang Pesantren' di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).


Arwani menuturkan pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki ciri khas tersendiri yang mesti dilestarikan. Menurutnya, jangan sampai pengakuan terhadap pesantren dari tahun ke tahun makin lemah.

"Oleh karena itu, UU Pesantren kemarin menjadi sangat penting kata kuncinya yang pertama adalah rekognisi. Bagaimana pemerintah menegaskan pengakuannya terhadap keberadaan pesantren," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2