Politikus PAN: Jokowi Menolak, Amandemen UUD '45 Tak Akan Jalan Mulus

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 06 Des 2019 07:29 WIB
Wakil Sekjen PAN Saleh Daulay (Lamhot Aritonang/detikcom)
Wakil Sekjen PAN Saleh Daulay (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai lebih baik tidak usah ada amandemen UUD 1945 ketimbang pembahasannya melebar ke mana-mana. Politikus PAN memandang amandemen itu tak akan lancar di parlemen bila Jokowi menolaknya.

"Jika Presiden Jokowi tidak setuju, amandemen terbatas itu diyakini tidak akan berjalan mulus. Sebab, partai-partai pendukung pemerintah akan diminta untuk menjaga agar tidak terjadi amandemen. Faktanya, koalisi pemerintah di parlemen saat ini sangat kuat," kata Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).



Anggota MPR ini menilai istilah 'amandemen terbatas' perlu diperjelas sehingga tidak memicu tafsir liar. Faktanya, amandemen UUD 1945 merembet ke wacana memperpanjang masa jabatan presiden dan mekanisme pemilihan presiden. Wacana yang melebar itulah yang membuat Jokowi berikir sebaiknya tak usah ada amandemen UUD 1945.

"Presiden kelihatannya tidak nyaman dengan isu tersebut. Padahal, isu itu tidak termasuk dalam tujuh yang direkomendasikan MPR periode lalu," kata Saleh.



Wakil Sekretaris Jenderal PAN ini menjelaskan, amandemen UUD 1945 adalah rekomendasi dari MPR periode 2014-2019. Sejak awal, amandemen yang direncanakan itu adalah amandemen terbatas. Ada tujuh isu dalam rekomendasi yakni soal haluan negara, penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan sistem presidensial, penataan kekuasaan kehakiman, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan pemasyarakatan empat pilar dan ketetapan MPR.

"Kalau ketujuh rekomendasi itu mau dilaksanakan, tentu saja diperlukan amandemen. Tanpa amandemen, rekomendasi itu akan menjadi dokumen kearifan saja," ujar Saleh.



Peneliti LIPI: UUD 1945 Bukan Alquran, Boleh Diamandemen:


Selanjutnya
Halaman
1 2