Golkar: Amandemen UUD 1945 dalam Waktu Dekat Tidak Perlu

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai amandemen UUD 1945 dalam waktu dekat tidak perlu. Dia berharap wacana amandemen dikaji mendalam.

"Amandemen dalam waktu dekat tidak perlu. Kami akan mengkaji secara dalam," ujar Airlangga di DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi. Jakarta Barat, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Ketua MPR Dukung Perkuat KY Lewat Amandemen UUD 1945

Dia menilai saat ini kondisi ekonomi dunia tidak stabil dan ASEAN merupakan satu-satunya kawasan yang ekonominya 'bisa bernapas'. Kondisi ASEAN, kata Airlangga, sangat dipengaruhi Indonesia.

"Golkar konkret. Dalam perekonomian sekarang, instabilitas dunia, satu-satunya yang dunia bisa nafas ekonominya adalah di ASEAN. Artinya, stabilitas politik ada di ASEAN dan stabilitas politik di ASEAN itu 50% ada di Indonesia," kata Airlangga.

Dia menyebut Indonesia sebagai 'udara' bagi dunia. Oleh sebab itu, stabilitas politik Indonesia penting.

"Jadi Indonesia adalah udara untuk dunia, maka stabilitas politik penting," tuturnya.

Baca juga: MPR Kaji Usul PBNU soal Amandemen Terbatas UUD 1945

Wacana amandemen UUD 1945 sendiri awalnya muncul dengan niat membuat aturan soal haluan negara. Belakangan, wacana yang berkembang terkait amandemen UUD 1945 mulai masuk ke ranah masa jabatan hingga cara pemilihan presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah angkat bicara. Dia tak ingin urusan amandemen terbatas UUD 1945 menjadi wacana liar dengan menyerempet pasal-pasal lain. Jokowi pun menyebut tidak perlu untuk amandemen UUD.

"Jawaban saya, apakah bisa amendemen dibatasi? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana. Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan, jadi lebih baik tidak usah amendemen," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (2/12). (rfs/haf)