Agar RKUHP Tak Bikin Gaduh Lagi, DPR Diminta Jemput Aspirasi Universitas

Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar, menyarankan agar DPR menyerap aspirasi dari perguruan tinggi hingga tokoh masyarakat demi merumuskan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal tersebut bertujuan agar revisi tak membuat gaduh lagi, seperti rangkaian demonstrasi jelang tutup masa jabatan DPR periode 2014-2019 lalu.

"Pembahasannya dilempar dulu ke masyarakat, ada dengar pendapat terutama pasal-pasal yang menimbulkan reaksi di masyarakat, nah itu kembali dibawa ke masyarakat kira-kira solusinya bagaimana," kata Fickar kepada wartawan, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Anggota Komisi III: RUU KUHP-RUU Pemasyarakatan Dibahas Lagi Tahun 2020

Diskusi dengan masyarakat, lanjut Fickar, tak cukup hanya dengan mengundang perwakilan kelompok masyarakat ke DPR. Fickar mendorong para dewan turun ke lapangan langsung untuk berdiskusi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang.

"Dibawa itu tidak cukup hanya DPR mendengar, mengundang kelompok masyarakat ke DPR. Tetapi juga misalnya mendatangi universitas-universitas di seluruh indonesia atau per regional misalnya di wilayah timur di Makassar, dikumpulkan beberapa universitas yang memang punya kapasitas untuk memberikan sumbangan pikirannya. Jadi ketika dirumuskan itu sudah hasil dari menangkap aspirasi di bawah," jelas Fickar.