Kemendagri Sebut Kurangnya Blangko Ikut Dipengaruhi Kasus Korupsi e-KTP

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 06 Des 2019 01:15 WIB
Ilustrasi e-KTP (Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi e-KTP (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - Kekurangan blangko e-KTP terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan kurangnya ketersediaan blangko e-KTP tak terlepas dari kasus megaproyek e-KTP.

"Selama kasus KTP-el tidak diputus di pengadilan, selama itu kami tidak bisa mengontrakkan blangko," ujar Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Suratha dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (5/12/2019), seperti dilansir Antara.

I Gede Suratha mengatakan saat ini DPR dan Kemenkeu sudah menyetujui anggaran untuk pengadaan blanko e-KTP. Tetapi selama 2015, 2016, dan 2017, anggaran itu tidak dapat dibelanjakan.


Dalam kasus e-KTP, harga blangko dilambungkan (markup). Karena itu, sampai kasus belum diputus pada pertengahan 2017, harga blangko tidak dapat ditentukan.

"Selama tahun-tahun itu tidak ada pengadaan blangko, tetapi perekaman jalan terus sampai 180 juta, 190 juta. Uang blangko yang diberikan dikembalikan. Nol lagi, nol lagi setiap tahun," kata I Gede Suratha.

Setelah kasus diputus, dia mengatakan Kemendagri baru dapat berbelanja blangko dan mencicil kekurangan blangko selama tahun-tahun sebelumnya, meski hingga kini masih terdapat kekurangan.




Anggaran Kemendagri Rp15,9 Miliar untuk e-KTP Disetujui DPR:


Selanjutnya
Halaman
1 2