Waketum PAN, Totok Daryanto, mengatakan tiap orang punya hak untuk maju pilkada. Hak politik tersebut dijamin konstitusi.
"Ya nggak usah jauh-jauhlah bicara dinasti politik segala. Itu kan hak warga negara. Ya artinya boleh saja. Kamu saja boleh kok. Apalagi anak presiden nggak boleh. Gimana itu. Ha-ha-ha.... Anak saya aja boleh maju pilkada, anak tukang bakso boleh, presiden boleh. Itu hak konstitusional," kata Totok Daryanto di DPP PAN, Jl Daksa, Selong, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (5/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di lokasi yang sama, Ketua DPP PAN Yandri Susanto pun punya pendapat yang hampir sama. Yandri bercerita soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan soal dinasti politik.
Menurutnya, siapa pun dibolehkan maju ke pilkada asalkan tidak berbenturan dengan hukum yang berlaku.
"Kam membuat undang-undang soal Pilkada No 8 Tahun 2016 dulu itu kan dibatalkan MK. Bahwa dinasti itu boleh. Dulu menurut kami kan nggak boleh, kalau mau maju lagi berselang lima tahun. Ternyata dibatalkan oleh MK UU yang kami buat. Jadi kalau ada Gibran atau siapa pun warga negara yang ingin maju pilkada, selama itu tidak bertabrakan dengan undang-undang nggak ada masalah. Silakan saja. Tinggal rakyat mau milih atau nggak," kata Yandri.
Diketahui, Gibran ingin maju pada Pilwalkot Solo. Sedangkan Bobby siap maju pada Pilwalkot Medan dan sudah mendaftar ke PDIP.
Terkait hal ini, Presiden PKS Sohibul Iman sempat menyinggung soal dinasti politik yang bisa mengganggu demokrasi. Sohibul mengatakan adanya dinasti politik akan menimbulkan distorsi yang besar. Dia berharap dinasti politik tidak dikembangkan di negara demokrasi.
"Ya kita sebagai pihak yang concern dengan masalah demokrasi, kan demokrasi yang ingin kita bangun demokrasi substansial ya bukan prosedural, tentu harus terbebas dari distorsi," kata Sohibul di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).
Sebelumnya, pihak Istana pun meluruskan anggapan Jokowi ingin membangun dinasti politik. Moeldoko mengatakan Istana sama sekali tidak ikut campur soal Gibran dan Bobby pada pilkada.
"Anggapan itu kan perlu diluruskan. Ini kan proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Kalau di dalam politik itu, itu saja ketentuannya," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini