"Masalah ilegal atau tidak ilegal itu kan hal lainnya. Masalah Habib Rizieq mengatakan pemerintah yang ada ini diperoleh dengan cara misalnya pemilu curang, itu kan hak beliau untuk menilai. Tapi itu bukan berarti menafikan permasalahan hukum beliau terkait masalah overstay di sana," ujarnya.
Dia berpendapat, pemerintah sedang melempar tanggung jawab terhadap permasalahan yang dialami Rizieq. Sugito menuding pemerintah RI memang tak menginginkan Rizieq pulang.
"Memang mencari cara melempar tanggung jawab. Intinya pemerintah Indonesia tidak menginginkan Habib Rizieq pulang. Kalau kita boleh menafsirkan, (masalah) keamanan itu bukan keamanan di Arab Saudi, tapi keamanan di Indonesia, kenyamanan pemerintah Indonesia. Kalau keamanan Arab Saudi, dia negara asing, usir saja, deportasi saja. Apa urusannya dengan warga negara asing yang ada di Arab Saudi, kok merepotkan, tidak masuk akal," ucap Sugito.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md membantah klaim Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab yang mengaku telah melapor ke kedutaan Indonesia di Arab Saudi. Mahfud mengatakan Habib Rizieq tidak pernah datang ke Kedubes RI.
"Nggak ada (melapor). Saya sudah berbicara dengan kedubes ndak pernah, ndak pernah datang. Dia menganggap pemerintah ilegal," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
(abw/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini