Jakarta - Pernyataan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal majelis taklim tidak harus mendaftar berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Menag Nomor 29 Tahun 2019. Fraksi PAN DPR RI mengusulkan agar Permenag yang mengatur perihal keberadaan majelis taklim itu direvisi.

"Ya mungkin Pak Menag nggak baca ya, tiba-tiba mungkin sudah tanda tangan. Nah kalau seperti itu, supaya tidak ada interpretasi macam-macam, terjemahan nanti berbeda-beda di lapangan, saya kira kalau Pak Menag berbicara seperti itu, direvisi aja," kata anggota Fraksi PAN DPR Yandri Susanto kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Jejak Majelis Taklim: Dari Wali Songo hingga Wajib Terdaftar di Kemenag

Dalam Pasal 6 ayat 1 Permenag Nomor 29 Tahun 2019 itu diatur bahwasanya setiap majelis taklim harus terdaftar pada kantor Kemenag. Namun, Menag Fachrul Razi justru mengatakan pihaknya tidak mewajibkan majelis taklim mendaftar ke Kemenag.

Pasal itulah yang menurut Yandri harus direvisi. Ia menyarankan agar pasal tersebut diubah, misalnya menjadi, setiap majelis taklim dianjurkan mendaftar ke Kemenag.

"Pasal 6 itu diubah, tidak harus mendaftar, tapi dianjurkan kalau bisa mendaftar atau Kemenag bisa menjemput bola untuk menginventarisir di mana alamat majelis taklim, berapa jumlahnya, apa saja kegiatannya, itu nggak masalah. Artinya itu perlu direvisi kalau Menag membantah apa yang dia tandatangani sendiri," jelasnya.

Simak Video "Kontroversi Menag Fachrul Atur Majelis Taklim"