PBNU Minta Pemerintah Tak Terkecoh soal SKT, FPI: Pancasila-UUD '45 Harga Mati

PBNU Minta Pemerintah Tak Terkecoh soal SKT, FPI: Pancasila-UUD '45 Harga Mati

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Minggu, 01 Des 2019 06:55 WIB
Slamet Maarif (Foto: Asri Fathan/detikcom)
Slamet Maarif (Foto: Asri Fathan/detikcom)
Jakarta - PBNU meminta pemerintah tak terkecoh terkait perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). FPI menegaskan Pancasila dan UUD 1945 merupakan harga mati.

"Dari dulu bagi kita Pancasila dan UUD negara '45 itu harga mati," kata pengurus DPP FPI, Slamet Maarif, kepada wartawan, Sabtu (30/11/2019) malam.



Saat dimintai tanggapan terkait pernyataan PBNU soal suatu organisasi menganut ideologi bertentangan Pancasila atau melawan konstitusi tak layak mendapat legitimasi dari pemerintah, Slamet justru balik bertanya.

"Tunjukkan mananya yang melawan konstitusi?" ujar dia.


Selanjutnya
Halaman
1 2