SKT Tidak Kunjung Terbit, FPI Ajak Mendagri-Menko Polhukam Bertemu

Sementara itu, Sugito juga menjelaskan soal khilafah islamiyah yang ada dalam AD/ART FPI yaitu sekadar bentuk kerja sama antar-negara islam secara ekonomi, politik, dan hukum. Menurutnya konsep ini seperti organisasi Uni Eropa atau Nato.

"Saya kira begini itu kan khilafah islamiyah menurut pandangan FPI itukan terkait bagaimana bersatunya dunia islam, negara tetap ada, negara indonesia, negara malaysia, tapi bisa bekerja sama secara politik, secara ekonomi, secara hukum, bahkan seperti disampaikan tidak perlu menggunakan visa ke sama negara islam, jadi itu mirip dengan Uni Eropa," papar Sugito.

Baca juga: 'Khilafah Islamiyah' Terang Benderang Versi FPI

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan masalah yang ada saat ini adalah soal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FPI. Dalam AD/ART itu, Tito menyinggung teologi penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah.

"Mengenai masalah ormas terkait FPI, ini masih pada kajian di Kementerian Agama. Betul rekan-rekan dari FPI sudah buat surat di atas meterai mengenai kesetiaan atau pernyataan terhadap negara dan Pancasila. Tapi problemnya di AD/ART," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

"Di AD/ART itu di sana disampaikan tadi juga sudah dibacakan Pak Junimart bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengawalan jihad. Ini yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur-kabur bahasanya," lanjut Tito.
(maa/aud)