Menag Terbitkan Aturan soal Majelis Taklim, Komisi VIII: Terlalu Berlebihan!

Jakarta - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menerbitkan Peraturan Menag (Permenag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Komisi VIII DPR RI menilai pemerintah terlalu berlebihan sampai mengatur keberadaan majelis taklim.

"Terbitnya Permenag Nomor 29 tentang Majelis Taklim, dalam pandangan saya terlalu berlebihan, mengatur hal yang sebetulnya bukan ranah negara. Majelis taklim itu bukan institusi pendidikan formal, informal dan nonformal yang memerlukan pengaturan negara," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Fachrul Razi Wajibkan Majelis Taklim Terdaftar di Kemenag

Ace menegaskan bahwa pemerintah tak semestinya mengatur secara detail keberadaan majelis taklim. Sebab, menurut dia, majelis taklim adalah forum silaturahmi umat Islam.

"Majelis taklim secara kelembagaan merupakan pranata sosial keagamaan yang lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Tidak perlu ada pengaturan teknis dari Pemerintah. Ini merupakan ranah civil society Islam yang seharusnya diatur oleh masyarakat sendiri," papar Ace.

Baca juga: FPI: Urus SKT Sudah 20 Tahun, Nggak Ada Masalah

"Secara kelembagaan, majelis taklim itu bukan seperti lembaga pendidikan formal yang sifatnya tetap tapi lebih dimaknai sebagai forum pengajian dan silaturahmi warga muslim untuk mendalami keislaman, yang kerap kali temporer," imbuhnya.