KPK Sebut Penetapan Tersangka Kakanwil BPN Tak Terkait 'Menteri Bandel'

Faiq Hidayat - detikNews
Jumat, 29 Nov 2019 22:06 WIB
Gedung KPK (Foto: Rachman Haryanto/deteikcom)


Saut Situmorang Sebut 'Menteri Bandel' di Komisi III

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut ada kementerian atau menteri yang bandel tidak melaksanakan instruksi atau rekomendasi. Kementerian atau menteri yang 'bandel' selalu mengabaikan rekomendasi dari KPK.

"Kita sebut satu per satu kementerian mana yang bandel. Menteri mana yang iya iya di depan kita, di belakang tidak melaksanakan pengobatan," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).

Pernyataan itu sempat disampaikan Saut Situmorang saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (27/11). Saut pun meminta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan untuk menyusun daftar kementerian yang bandel atau tidak pernah menjalankan rekomendasi dari KPK


Tapi ada kementerian yang melaksanakan rekomendasi dari KPK, misalnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menangani BPJS Kesehatan.

"Ambil yang simpel saja, kemarin saya ketemu Menteri Kesehatan, kemarin, Pak, sama Pak Pahala (Deputi Pencegahan KPK). Kita tahu seperti apa BPJS kita. Kami masuk lembaga apa yang sebenarnya menangani BPJS ini. Di dalamnya ada Kemkes, Kemsos, ada Kemenkeu, ada BPJS, Pemda, dan seterusnya," jelas dia.

Saut menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melakukan regulasi dan tata kelola yang baik. Kemenkes dan KPK juga berbicara meningkatkan pelayanan kesehatan hingga biaya dokter.

"Apa yang bisa kita lakukan dua hal, di regulasi dan tata kelola. Di regulasi dan tata kelola inilah banyak bisnis-bisnis proses yang detail-detail kita bicara, di antaranya ambil umpamanya fasilitas kesehatan tingkat pertama, bagaimana seseorang sakit, sebelum masuk... KPK masuk ke detail-detail itu," ujar Saut.


Menurut Saut, Terawan memberikan bisa tantangan ke KPK terkait kebijakan katalog elektronik sektoral. Terawan disebutnya katalog sektoral ketidakmampuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kementerian yang dipimpin Terawan Agus Putranto itu memberikan solusi kepada KPK.

"Kementerian Kesehatan baru mengatakan, 'saya akan tempatkan ahli kesehatan di LKPP', itu solusi. Tapi ada kementerian yang tidak memberikan solusi, tapi tidak menjalankan rekomendasi, juga tidak men-challenge kami," tutur dia.
(fai/jbr)