KPK Sebut Penetapan Tersangka Kakanwil BPN Tak Terkait 'Menteri Bandel'

Faiq Hidayat - detikNews
Jumat, 29 Nov 2019 22:06 WIB
Gedung KPK (Foto: Rachman Haryanto/deteikcom)
Jakarta - KPK menetapkan dua orang tersangka dari Badan Pertanahan Nasionall (BPN) berkaitan dengan penerimaan gratifikasi terkait proses pendaftaran tanah di Kalimantan Barat (Kalbar). Tapi penetapan tersangka itu disebut KPK tidak terkait kementerian atau menteri bandel.

"Sebenarnya ini tidak ada berhubungan dengan RDP (rapat dengar pendapat) kemarin, tetapi bahwa potensi korupsi ada di BPN salah satunya pemberian izin dan salah satunya izin HGU (hak guna usaha) memang banyak tumpang tindih izin sawit," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Dua orang pejabat BPN itu adalah :
1. Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat (2012-2016) dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur (2016-2018); dan
2. Siswidodo selaku Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah kantor BPN Wilayah Kalimantan Barat.


Kembali persoalan menteri atau kementerian bandel. KPK mengatakan ada beberapa menteri bandel yang melaksanakan rekomendasi dari lembaga antirasuah.

Menteri atau kementerian bandel dimaksud karena mengabaikan rekomendasi dari KPK. Ada Kementerian Agraria/Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak melaksanakan rekomendasi dari KPK.

"Oleh karena itu rekomendasi KPK terhadap kementerian terlibat tidak hanya BPN, Kementerian Pertanian, KLHK dan diupayakan izin dan status kawasan jelas dan dibuka untuk umum," ucap dia.

Atas hal itu, Syarif meminta Kementerian ATR/BPN menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) secara transparan sesuai putusan Mahkamah Agung (MA). Penerbitan HGU secara transparan agar tidak terjadi aturan tumpang tindih di bidang perkebunan.


"Khusus Agraria/BPN kita berharap HGU dibuat transparan dan ini sudah putusan MA harus dibuat transparan. Kenapa dibuat transparan agar tidak terjadi tumpang tindih khusus perkebunan bahkan ada perkebunan ada di kawasan hutan," ucap Syarif.

Selanjutnya
Halaman
1 2