2019/11/29 07:47:22 WIB
Round-Up
Kandas Gugatan Pertama UU KPK
Halaman 1 dari 4
Ketua MK Anwar Usman (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -
Gugatan pertama terhadap UU KPK kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) tak menerima permohonan uji materi UU KPK yang diajukan mahasiswa lantaran permohonan itu dianggap salah konteks atau error of objectum.
"Permohonan para pemohon mengenai pengujian Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah objek, Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacanya putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).
"Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," imbuhnya.
Hakim Konstitusi Enny Urbaningsih juga memberikan penjelasan mengenai permohonan tersebut. Pemohon dianggap salah memahami UU No 16 tahun 2019.
"Setelah mahkamah membaca perbaikan permohonan, para pemohon tersebut ternyata bahwa Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 yang disebut pemohon sebagai Undang-undang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak benar," kata Enny.
"Karena Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan para pemohon berkenaan dengan Undang nomor 16 tahun 2019 merupakan permohonan yang salah objek," ucapnya.
"Permohonan para pemohon mengenai pengujian Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah objek, Permohonan para pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacanya putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).
"Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," imbuhnya.
Hakim Konstitusi Enny Urbaningsih juga memberikan penjelasan mengenai permohonan tersebut. Pemohon dianggap salah memahami UU No 16 tahun 2019.
"Setelah mahkamah membaca perbaikan permohonan, para pemohon tersebut ternyata bahwa Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 yang disebut pemohon sebagai Undang-undang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak benar," kata Enny.
"Karena Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan para pemohon berkenaan dengan Undang nomor 16 tahun 2019 merupakan permohonan yang salah objek," ucapnya.
