2019/11/28 15:21:53 WIB
Bukan Pilpres via MPR, Rekomendasi Munas NU 2012 Sebenarnya tentang Pilkada
Halaman 1 dari 4
Ketum PBNU Said Aqil Siroj (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengatakan rekomendasi Pemilihan Presiden (Pilpres) via MPR adalah hasil Musyawarah Nasional (Munas) NU Tahun 2012. Ternyata, tak ada keputusan Munas NU 2012 yang mengamanatkan agar Pilpres dilakukan lewat MPR.
Gelaran Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2012 digelar di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, pada 14 hingga 17 September 2012.
Dokumen Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 2012 dapat diunduh di situs NU Online, detikcom mengaksesnya pada Kamis (28/11/2019).
Soal pilkada dibahas oleh Komisi Bahtsul Masail, yakni forum diskusi keilmuan para ahli fikih (hukum Islam), Diniyyah Maudluiyyah (pembahasan masalah agama tematik), tepatnya di Bab II setelah pembahasan soal negara Pancasila di Bab I.
Bukan pilpres langsung yang dikritisi dalam dokumen ini, melainkan pilkada langsung yang dikritisi. NU menyadari Pilkada punya tujuan mulia, yakni melibatkan partisipasi masyarakat dalam memilih kepala daerahnya. Namun tujuan mulia itu dinilai tidak tercapai. Berikut kalimatnya.
"Dalam praktik pelaksanaan pemilukada selama ini, dampak positif (mashlahah) yang diharapkan tidak selalu terbukti. Bahkan sebaliknya, dampak negatif (mafsadah) baik dalam proses maupun dalam produknya telah terjadi dalam skala yang sangat mencemaskan," demikian bunyi poin ke-2 dalam Bab II Komisi Bahtsul Masail keputusan Munas itu.
Gelaran Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 2012 digelar di Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, pada 14 hingga 17 September 2012.
Dokumen Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tahun 2012 dapat diunduh di situs NU Online, detikcom mengaksesnya pada Kamis (28/11/2019).
Bukan pilpres langsung yang dikritisi dalam dokumen ini, melainkan pilkada langsung yang dikritisi. NU menyadari Pilkada punya tujuan mulia, yakni melibatkan partisipasi masyarakat dalam memilih kepala daerahnya. Namun tujuan mulia itu dinilai tidak tercapai. Berikut kalimatnya.
"Dalam praktik pelaksanaan pemilukada selama ini, dampak positif (mashlahah) yang diharapkan tidak selalu terbukti. Bahkan sebaliknya, dampak negatif (mafsadah) baik dalam proses maupun dalam produknya telah terjadi dalam skala yang sangat mencemaskan," demikian bunyi poin ke-2 dalam Bab II Komisi Bahtsul Masail keputusan Munas itu.
