"Sebetulnya KPK, kita itu, kita minta ada penyidik pajaklah. Nggak banyak. Sepuluh orang misalnya untuk dipekerjakan di KPK khusus tadi menangani perkara korupsi yang tidak hanya menyangkut pajak tapi banyak informasi yang kami peroleh," ucap Alexander dalam kegiatan diskusi di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
"Kami tidak punya SDM yang cukup untuk menangani terkait pajak itu. Mudah-mudahan Pak Suryo berkenan memberikan 10 orang SDM-nya yang mumpuni," kata Alexander.
Alexander memang sebelumnya bercerita soal fokus KPK mendorong penerimaan negara dari sektor pajak. Menurutnya, banyak upaya KPK untuk mewujudkan hal tersebut melalui kajian dan rekomendasi serta pendampingan ke institusi maupun daerah.
Di sisi lain KPK mendapatkan banyak informasi penting mengenai pajak. Namun pengusutan kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan pajak disebut Alexander membutuhkan pendekatan spesifik. Alexander lantas bercerita soal profesi terdahulunya sebagai hakim ketika mengadili suatu kasus.
"Ada perusahaan dari Inggris yang menjual barang ke salah satu BUMN tapi dengan perantara atau broker. Broker itu sebetulnya perannya itu tidak signifikan. Dia hanya sebagai perantara. Untuk itu dia mendapatkan komisi sampai 11 juta dolar," ucap Alexander.
"Dari komisi itu, hanya sebagian kecil diberikan oleh salah satu direksi di BUMN itu tidak lebih dari Rp 2 miliar. Kita tindak hanya suapnya saja. Negara hanya dapatkan pengembalian Rp 2 miliar yang diterima direksi itu. Sisanya Rp 140 miliar ke mana? Karena orang Indonesia buat perusahaan untuk fee itu di Singapura, sudah selesai saja di situ KPK," imbuh Alexander.
