.webp)
"Sebetulnya KPK, kita itu, kita minta ada penyidik pajaklah. Nggak banyak. Sepuluh orang misalnya untuk dipekerjakan di KPK khusus tadi menangani perkara korupsi yang tidak hanya menyangkut pajak tapi banyak informasi yang kami peroleh," ucap Alexander dalam kegiatan diskusi di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak punya SDM yang cukup untuk menangani terkait pajak itu. Mudah-mudahan Pak Suryo berkenan memberikan 10 orang SDM-nya yang mumpuni," kata Alexander.
Alexander memang sebelumnya bercerita soal fokus KPK mendorong penerimaan negara dari sektor pajak. Menurutnya, banyak upaya KPK untuk mewujudkan hal tersebut melalui kajian dan rekomendasi serta pendampingan ke institusi maupun daerah.
Di sisi lain KPK mendapatkan banyak informasi penting mengenai pajak. Namun pengusutan kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan pajak disebut Alexander membutuhkan pendekatan spesifik. Alexander lantas bercerita soal profesi terdahulunya sebagai hakim ketika mengadili suatu kasus.
"Ada perusahaan dari Inggris yang menjual barang ke salah satu BUMN tapi dengan perantara atau broker. Broker itu sebetulnya perannya itu tidak signifikan. Dia hanya sebagai perantara. Untuk itu dia mendapatkan komisi sampai 11 juta dolar," ucap Alexander.
"Dari komisi itu, hanya sebagian kecil diberikan oleh salah satu direksi di BUMN itu tidak lebih dari Rp 2 miliar. Kita tindak hanya suapnya saja. Negara hanya dapatkan pengembalian Rp 2 miliar yang diterima direksi itu. Sisanya Rp 140 miliar ke mana? Karena orang Indonesia buat perusahaan untuk fee itu di Singapura, sudah selesai saja di situ KPK," imbuh Alexander.
Padahal, menurut Alexander, informasi mengenai penghasilan seorang yang wajib kena pajak itu bisa digali lebih jauh. Persoalan ini disebut Alexander bisa menjadi potensi pendapatan negara.
"Saya yakin Dirjen Pajak juga tidak tahu. Ini kan informasi luar biasa. Kalau kita sampaikan ke Dirjen Pajak kemudian atas penghasilan orang itu sebesar 11 juta dolar, itu bisa dikenakan pajak," kata Alexander.
"Banyak informasi yang dimiliki penyidik KPK terkait dengan kekayaan seseorang, korporasi, termasuk korporasi yang terlibat korupsi. Ini informasi-informasi ini sangat sayang sekali kalau kemudian dari KPK tidak bisa kita tindak tapi informasi itu kita bisa ke mana-mana," sambung Alexander.
Selain itu, Alexander berharap Ditjen Pajak dapat mengecek potensi-potensi pajak dari korporasi yang mengerjakan proyek pemerintah. Dari cara itu disebut Alexander dapat diketahui korporasi mana saja yang cacat.
"Kalau teman-teman dari Ditjen Pajak memeriksa perusahaan pemenang lelang yang kerjakan proyek pemerintah tadi dan menemukan misalnya dalam strukturnya tadi ada biaya yang tidak resmi itu informasi buat KPK juga untuk dapat menindak pejabat itu dan juga untuk menindak korporasinya sebagai pelaku korupsi," kata Alexander.
Sementara itu Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak sepakat dengan Alexander mengenai kerja sama antara Ditjen Pajak dengan KPK. Dia berharap penerimaan negara dari sektor pajak semakin membaik ke depannya.
"Karena kami di Direktorat Jenderal Pajak terus terang saja kita tidak bisa bekerja sendiri. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Alex tadi ke depan penerimaan negara pasti akan terus bertambah, itu pasti. Karena visi bapak presiden menuntut Indonesia maju perlu uang yang besar untuk pendanaan pembiayaan pembangunan 70 persen di antaranya dari pajak," ucap Suryo.
Suryo menyebut KPK dengan Ditjen Pajak melaju di garis yang sama meski ranahnya berbeda. Namun irisan-irisan pekerjaan antara 2 institusi itu disebut Suryo dapat dieksekusi bersama.
"Untuk ke depan kita harus sudah lebih berkolaborasi. Kami juga mengembangkan banyak kerja sama dengan para pihak, untuk apa? Untuk penegakan hukum pasti," kata Suryo.
"Jadi kami sangat setuju, apalagi ini inisiasi bagus untuk ke depan kita berkolaborasi dan saya terima kasih tak ada tujuan khusus kecuali untuk negara. Tujuannya untuk kepentingan negara," imbuhnya sembari menyampaikan forum ini akan dilaporkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Simak Video "Kerja Sama dengan Ditjen Pajak, KPK Ingin Optimalkan Pajak dan Berantas Korupsi"
Halaman 2 dari 3
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
