Posisi Wamen Digugat ke MK, PPP: Tinggal Adu Argumentasi dan Data

Jakarta - Posisi wakil menteri (wamen) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). PPP menilai gugatan itu konstitusional dan ditempuh dengan cara yang elegan.

"Itu hak konstitusional warga negara mengajukan JR UU kepada MK. Dan itu jalur konstitusional, elegan, daripada protes-protes di tempat lain," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Warga Petamburan Tuntut Wakil Menteri Dihilangkan

Awiek mengatakan pengangkatan wamen sah secara konstitusional. Menurutnya, nantinya tinggal pemerintah dan DPR mengeluarkan argumentasinya terkait pentingnya wamen.

"Tentu sebagaimana lazimnya pengujian UU, maka MK akan menghadirkan pihak-pihak terkait, yakni pembuat UU (DPR-pemerintah). Tinggal nanti bagaimana adu argumentasi dan adu data. Yang jelas saat ini pengangkatan wakil menteri sah dan konstitusional sebagaimana diatur dalam UU Kementerian Negara," jelasnya.

Baca juga: Punya Kabinet 'Gemuk', Jokowi: Jangan Nilai dari Banyaknya

PPP saat ini menempatkan salah satu kadernya, Zainut Tauhid, sebagai Wakil Menteri Agama. Namun, Awiek mengaku tak takut posisi wamen PPP akan hilang karena posisi wamen digugat.

"Biasa saja. Selama masih sesuai dengan koridor hukum ya nggak masalah. Nanti lihat aja hasil putusan MK, toh banyak juga pengajuan JR yang ditolak, meskipun ada juga yang diterima," ujar Awiek.