Soal Sistem Zonasi Libatkan Swasta, BSNP: Solusi Sekolah Negeri Tak Merata

Jakarta - Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema A menanggapi hasil kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) soal pelibatan sekolah swasta dalam sistem zonasi. Doni mengatakan penerapan sistem zonasi saat ini pada dasarnya dapat merugikan dan menguntungkan pihak sekolah swasta terkait dengan penerimaan peserta didik.

"Karena beberapa pemerintah daerah kalau mereka tetap pada tupoksinya sebagai sesuai aturan di Permendikbud, maka sebenarnya memberikan peluang bagi sekolah-sekolah swasta, di Bogor itu, beberapa sekolah swasta mendapat peserta didiknya banyak. Karena sekolah negerinya terbatas. Lalu mau nggak mau orang tua harus menyekolahkan anaknya kan. Larinya ke mana, ke sekolah swasta," kata Doni Koesoema A di kantor LAN, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Doni pun memberi gambaran mengenai dampak tersebut. Dia mengatakan sering kali membangun sekolah dianggap sebagai solusi masalah persebaran sekolah negeri di beberapa wilayah. Tetapi, menurutnya, hal tersebut dapat berpotensi meminggirkan peran sekolah swasta yang telah ada di daerah tersebut.

Baca juga: Temukan Masalah Sistem Zonasi, LAN Dorong Perpres PPDB-Pelibatan Swasta

"Mereka tahu akses sekolah negeri kurang. Selalu perspektifnya adalah bangun sekolah negeri. Tapi, dari penelitian yang lalu saya jelaskan, misalnya di Bogor, itu memang ada yang memang belum ada di daerah hijau tadi itu belum ada sekolah negerinya. Nah, di daerah itu mereka boleh membangun sekolah negeri. Tetapi ketika di daerah situ sudah ada sekolah swasta. Salah besar, pemerintah nggak boleh membangun sekolah negeri karena nanti akan mematikan sekolah swasta," sambungnya.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema (Jefrie NS/detikcom)

Doni menyebutkan, pemerintah seharusnya berinovasi dalam memanfaatkan keberadaan sekolah swasta tersebut. Pemerintah, menurut dia, dapat mengupayakan beasiswa bagi anak usia sekolah yang tidak lolos PPDB sekolah negeri agar dapat bersekolah di sekolah swasta.



"Tapi masalahnya swasta ini kan hidup karena biaya dari masyarakat. Nah, itu bisa pakai mekanisme sistem. Katakanlah beasiswa atau apa dan itu perlu menjadi perhatian bagi daerah, kabupaten, kota, maupun provinsi. Karena mereka yang tahu jumlahnya terbatas, berapa yang bisa dimasukkan ke sekolah swasta, entah dengan mekanisme beasiswa atau seperti apa kita belum tahu formulasinya," ucapnya.

Baca juga: Mendikbud: Jakarta Penuhi Syarat Terapkan PPDB Zonasi Penuh

Menurutnya, ide beasiswa bagi siswa sekolah swasta telah diterapkan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Doni merasa hal tersebut juga dapat diterapkan di daerah lainnya.

"Kalau di Surabaya itu, yang saya tahu, Bu Risma memberikan beasiswa ke anak-anak yang sekolah swasta sehingga sekolah swasta tidak menarik lagi biaya pendidikan untuk anak-anak ini. Saya rasa itu akan bagus gitu," tutur Doni.

Doni mengatakan solusi yang pemerintah dapat lakukan untuk mengatasi tidak meratanya keberadaan sekolah negeri di beberapa wilayah adalah dengan memanfaatkan keberadaan sekolah swasta. Dia menekankan agar pembangunan sekolah-sekolah negeri tidak menjadi solusi tunggal dalam mengatasi masalah di sistem zonasi ini.

"Jadi solusinya untuk akses itu bukan membangun sekolah negeri tetapi memanfaatkan sekolah-sekolah swasta yang kosong itu kursinya, tetapi bagaimana anak ini dibiayai oleh pemerintah. Bisa juga dengan mekanisme sekolah-sekolah swasta diberikan guru-guru negeri yang kemudian dibayar oleh pemerintah," jelasnya. (jef/jbr)