Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebut ada masalah terkait sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan
sistem zonasi. LAN mendorong agar ada peraturan presiden (Perpres) soal PPDB hingga pelibatan sekolah swasta.
Peneliti Ahli Pertama Pusat Kajian Kebijakan LAN, Fachrizal, menjelaskan kajian tersebut dilakukan di tiga provinsi dengan laporan terbanyak terkait masalah sistem zonasi, yaitu Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur. Facrizal mengatakan kajian ini bertujuan untuk meminimalisir penerapan sistem PPDB yang diskriminatif.
"Permasalahannya sendiri misal seperti kurang meratanya sekolah negeri. Ini ada beberapa daerah yang sekolah negerinya ternyata tidak banyak sekolah negerinya. Ada juga di beberapa daerah yang sekolah negerinya malah tidak memiliki sekolah negeri sama sekali," kata Peneliti Ahli Pertama Pusat Kajian Kebijakan LAN Fachrizal di kantor LAN, Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Permasalahan kedua adalah kerap berubahnya aturan soal PPDB. Menurutnya, selama 2017-2019 perubahan aturan soal PPDB kerap terjadi jelang masa penerimaan murid baru.
"Kedua, mengenai permasalahan di bidang kebijakan. Kebijakan PPDB ini seringkali berubah, dari tahun 2017 sampai tahun 2019 itu beberapa kali sudah dilakukan perubahan dan biasanya mendekati dengan pelaksanaan dari PPDB itu sendiri," ujarnya.
Berdasarkan hasil penelitian ini, LAN memberi sejumlah rekomendasi. Rekomendasi pertama adalah perbaikan kebijakan yang harus sinkron antara kebijakan Kementerian hingga pemerintah daerah.
"Yang kedua, mengoptimalkan memanfaatkan teknologi informasi dalam membangun sinergi," ucapnya.
Sistem Video "Tak Lulus Sistem Zonasi, Para Siswa Demo di Balaikota Makassar"
Rekomendasi ketiga adalah penetapan zonasi oleh daerah karena menurutnya banyak daerah yang memodifikasi persentase zonasinya. LAN pun merekomendasikan penerbitan Perpres agar PPDB efektif.
"Dari ketiga ini kami rekomendasikan penerbitan peraturan, Perpres. Jadi supaya semuanya efektif dan supaya semuanya taat pada peraturan yang dibuat sebaiknya ini dibentuk dalam peraturan presiden atau pokoknya satu tingkat lebih tinggi dari pada Permendikbud," ucapnya.
Selain itu, LAN juga memberi rekomendasi lain seperti penguatan sosialisasi kebiajakan PPDB berbasis sistem zonasi. Kedua, dia mendorong pemerintah menerbitkan Juknis dalam pelaksanaan PPDB.
Rekomendasi ketiga adalah penguatan koordinasi data kependudukan serta sarana prasarana pendidikan. LAN juga mendorong pelibatan sekolah swasta dalam sistem zonasi untuk memenuhi daya tampung.
"Keempat, pelibatan sekolah swasta dalam sistem zonasi untuk memenuhi daya tampung, agar memenuhi daya tampung. Kita tahu sendiri bahwa sekolah negeri itu sama level ke atas SMA dibandingkan sama SD jauh jumlahnya. SD lebih banyak. Tapi pada saat kita lihat jumlah di SMP dan SMA juga ternyata jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan SD. Nah untuk itulah sekolah swasta dilibatkan. Jadi ada siswa-siswa yang tidak di negeri bisa dimasukan ke dalam sekolah swasta," tutur Fachrizal.
Dia juga merekomendasikan evaluasi PPDB secara berkelanjutan. Tujuannya, agar PPDB di tahun mendatang bisa lebih baik.
"PPDB ini tujuannya baik, sistem zonasi dalam PPDB ini sebenarnya tujuannya baik. Karena dalam zonasi, menteri ada yang berpendapat bahwa jika anak sekolah berada di dalam rumahnya maka orang tua harus ingatkan makanan yang mereka dapat kalau jauh dari rumah mereka kan di kantinnya yang kebanyakan bentuknya gorengan," pungkasnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
