Laode Ungkap Kementerian ESDM Sering Tak Ikuti Rekomendasi KPK

Jakarta - KPK menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. KPK mengungkapkan 'kenakalan' Kementerian ESDM tak mengindahkan rekomendasi KPK.

"(Rekomendasi KPK) ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti. Bahkan ada yang tidak diindahkan, contoh ESDM. Mereka ingin memasang flow meter di pipa untuk mengukur berapa sih lifting minyak dan gas di Indonesia. Kita sudah bilang, itu nggak boleh karena itu nggak akan efektif kajiannya, tetap dilaksanakan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam RDP di ruang rapat Komisi III, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: KPK Optimistis Kasus RJ Lino Segera ke Pengadilan

Selain soal flow meter, Syarif menyinggung soal izin tambang ilegal. Dia menyebut terdapat 6.000 izin tambang ilegal, tapi tak ada satu pun yang diusut.

"Kedua, kita sudah beritahu bahwa ada izin tambang di negeri ini lebih 10 ribu, lebih 60 persen itu ilegal. Ada yang dihukum? Tak satu pun," sesal Syarif.

"Bahkan dari ESDM misalnya untuk tambang yang ilegal saja, kan mereka punya PPNS itu, sampai hari ini tidak ada satu pun kasus yang diselidiki. Padahal jelas sekali yang tidak bayar jaminan reklamasi banyak, yang tidak tutup lubang tambangnya banyak," imbuhnya.

Baca juga: Rapat di DPR, Desmond Gerindra: Jangan SP3 Jadi 'ATM' Baru bagi KPK

Syarif menegaskan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi dari segala sektor. Namun, dia menilai tak ada pihak yang melihatnya.

"Jadi banyak sekali rekomendasi KPK itu. Dan terus terang saya kadang agak merasa tidak dihargai, termasuk oleh bapak-bapak, 'ah pencegahan KPK itu nggak pernah melakukan apa-apa', we do a lot," ucap Syarif.


Simak Blak-blakan Laode M. Syarif: Prestasi Tanpa Apresiasi

[Gambas:Video 20detik]

(zak/gbr)