SKB Penanganan Radikalisme ASN Dikritik, Simak Lagi Isinya

Indah Mutiara Kami - detikNews
Rabu, 27 Nov 2019 10:31 WIB
Ilustrasi ASN (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta - Kritik terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme ASN berdatangan karena dianggap kemunduran. Sebenarnya, seperti apa isi SKB yang diteken 11 instansi itu?

Salah satu kritik terhadap 'SKB Cegah Radikalisme' itu di antaranya datang dari Gerindra. Gerindra khawatir SKB itu menjadi kemunduran demokrasi.

"Saya jadi teringat pegawai negeri zaman Orde Baru. Nanti jangan-jangan, nanti pemilu pun dilaksanakan di kantornya. Ini sesuatu yang harus kita waspadai, sebuah kemunduran dari rezim ini menuju ke rezim yang selama ini dengan katanya kita gulingkan," ujar Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).


Jika dirujuk kembali, SKB itu sebenarnya punya tajuk lengkap 'Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme ASN dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN'. SKB tersebut ditandatangani pada 12 November 2019 di Jakarta.

Berikut adalah 11 instansi yang meneken SKB tersebut:

- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Agama
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Badan Intelijen Negara
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Badan Kepegawaian Negara
- Komisi Aparatur Sipil Negara