SKB Cegah Radikalisme, Istana: Deradikalisasi Tak Hanya soal Keamanan

Foto: Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri dan 5 lembaga perihal pencegahan radikalisme di kalangan PNS serta PP tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, menuai kritik. Istana menjelaskan maksud penerbitan dua aturan itu.

"Sebenarnya lebih ke sebuah panduan bahwa pendekatan untuk deradikalisasi itu pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya pendekatan keamanan, pendekatan komprehensif itu bisa melalui pendidikan edukasi, perbaikan infrastruktur sosialnya, infrastruktur pendidikan, perbaikan dan lain-lain," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Moeldoko mengatakan deradikalisasi jangan hanya dilihat dari pendekatan keamanan. Menurut dia, upaya untuk mencegah radikalisme harus dilakukan secara menyeluruh.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Intinya bahwa deradikalisasi itu jangan hanya didekati dengan pendekatan keamanan, tetapi jauh lebih penting menurut saya pendekatan-pendekatan kesejahteraan, pendekatan pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Itu jauh melampaui dari yang kita pikirkan seolah-olah itu deradikalisasi hanya pendekatan keamanan," ujar dia.

Kritik mengenai PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, salah satunya datang dari PKS. Penerbitan PP itu dinilai sebagai bentuk kemunduran.

"Saya kira ini terlalu naif lah ya menurut saya, ini seperti kita kembali ke zaman dulu," kata Presiden PKS Sohibul Iman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengkritik menanggapi soal penerbitan surat keputusan bersama (SKB) 6 menteri dan 5 lembaga perihal pencegahan radikalisme di kalangan aparatur sipil negara. Ketua DPP PDIP itu menyebut SKB tersebut sebagai bentuk kemunduran.

"Ya kan dari 9 fraksi sudah nyatakan pendapat masing-masing dan PDIP juga sudah sampaikan itu akan kembali ke jaman yang set back lah, ke belakang," kata Puan kepada wartawan di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Simak Video "BNPT Bantah Eks Menhan Ryamizard soal 3 Persen TNI Terpapar Radikalisme"

[Gambas:Video 20detik]