Komisi E DPRD Sulsel Serahkan Keputusan Helikopter BPBD ke Banggar

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Selasa, 26 Nov 2019 23:26 WIB
Gedung DPRD Sulsel (Noval Dhwinuari Antony/detikcom)
Makassar -

Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) di DPRD, Komisi E, menyerahkan keputusan pengadaan pengadaan helikopter untuk siaga bencana kepada Badan Anggaran (Banggar). Ada 2 rekomendasi yang tengah difinalisasi untuk nantinya diserahkan ke Banggar agar menjadi pertimbangan.

Rekomendasi pertama, jika Pemprov tetap ingin membeli helikopter untuk bencana, pengadaannya harus maksimal di mana helikopter yang dibeli harus standar untuk kebencanaan.

Pembeliannya juga harus diikuti dengan penyertaan biaya perawatan dan operasional. Rekomendasi kedua, jika anggaran Pemprov untuk membeli helikopter secara maksimal belum mencukupi, pengadaannya dibatalkan.

"Pengadaan itu juga harus diikuti pembiayaan untuk operasionalnya, dan pembiayaan untuk operasionalnya heli itu bukan hal yang sepele, karena ini high risk, jadi risikonya sangat tinggi. Karena itu kalau optimal, ya harus dimaksimalkan anggarannya, kalau tidak itu lebih bagus tidak (diadakan), itu rekomendasi kita. Kita akan finalkan ini dan akan kita bawa di rapat berikutnya," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Arum Spink di DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/11/2019).

Dari paparan yang disampaikan Kepala BPBD Sulsel Syamsibar saat rapat bersama Komisi E, dibutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar untuk membeli helikopter yang sesuai untuk penanganan bencana. Sementara BPBD hanya menganggarkan Rp 30 miliar di RAPBD 2020 untuk pengadaan helikopter.

"Kalau di kami (Komisi E), mayoritas itu menyatakan tidak usah karena anggaran dan pembiayaan yang kita anggap tidak maksimal (dengan Rp 30 M untuk beli helikopter)," kata Arum.

Meski mayoritas anggota Komisi E menolak pengadaan helikopter BPBD, ada juga pandangan yang sepakat untuk pengadaannya.

"Artinya, kalau ternyata support dari pemerintah ada yang dialokasikan anggaran tambahan untuk heli dan kemudian dari pembacaan kami penambahan itu bisa memenuhi seluruh unsur-unsur, katakanlah operasionalnya, pilotnya, segala macam, ya ayok (dibeli)," imbuhnya.

"Kalau tidak (ada tambahan anggaran), mending sekalian tidak daripada setengah-setengah, pengadaannya ada maintenance-nya nggak ada. Pengadaannya ada, pilotnya gimana? Atau kah mengambil yang paling rendah, tadi kan ada yang dari kepala badan, ada yang murah, tapi kan kita nggak mau karena ini kan risikonya tinggi," lanjutnya.

Dua rekomendasi Komisi E tersebut akan difinalisasi untuk nantinya diputuskan ke Banggar. "Berikutnya kita akan sampaikan di Banggar," katanya.



(nvl/fdn)