Sulsel Rawan Bencana, BPBD Usulkan Pembelian Helikopter untuk Siaga

Makassar - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Syamsibar mengatakan Sulsel berada di zona merah daerah rawan bencana.

Karena itu dalam RAPBD 2020 BPBD Sulsel mengusulkan anggaran Rp 30 miliar untuk pengadaan helikopter guna siaga dan penanganan kebencanaan.

"Sulsel ini masuk zona merah, indeks resiko bencana Indonesia, Sulsel ini merah, sangat rentan bencana. Kalau melihat kejadian-kejadian sebelumnya, tidak ada satu kabupaten pun yang itu luput dari banjir, luput dari longsor," ujar Syamsibar saat rapat RAPBD 2020 di Komisi E DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/11/2019).

Syamsibar mengungkapkan, rencana pagu anggaran BPBD Sulsel untuk tahun 2020 sebesar Rp 37 miliar. Rp 30 miliar dari dana tersebut digunakan untuk pengadaan helikopter.

"Kalau dikaji helikopter itu dibutuhkan," imbuhnya.

Baca juga: DPRD Sulsel Minta Inspektorat Tertibkan OPD yang Gaji Honorer di Bawah UMP

Syamsibar lalu menjelaskan kajian atas bencana gempa bumi dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah. Harusnya setelah gempa pertama berkekuatan magnitudo 6,0, tim penanggulangan bencana langsung terbang ke atas memantau pergerakan laut.

"Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan kalau misalnya lautnya sampai beberapa kilometer dangkal itu perlu diwaspadai. Maupun dari jauh kita lihat ada riak-riak yang sudah mulai mendekat ke darat, ini juga perlu diwaspadai. Tapi ini tidak dilakukan (di Palu), itu salah satu pertimbangan," jelasnya.

Syamsibar juga mengungkapkan pengalaman penanganan kebencanaan yang terjadi di Sulsel pada Januari lalu. Akibat banjir, saat itu sejumlah wilayah terputus aksesnya.

Pengalaman kita di bulan Januari, tahun ini 86 orang meninggal, beberapa daerah yang putus itu tidak bisa kita jangkau, kita tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa kita lakukan waktu itu helinya Pangkops AU, tapi hanya 2 hari, karena Pangkops AU ini mebawahi wilayah Timur, kita bisa drop beberapa logistik di wilayah-wilayah tertentu," paparnya.

Namun, dana Rp 30 miliar yang dianggarkan untuk pengadaan helikopter dinilai masih belum cukup. Hal ini setelah BPBD Sulsel melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti Mabes AU, Dirjen Kelayakan Perhubungan Udara Kemenhub, hingga operator yang ditunjuk secara resmi seperti Airbus.

Baca juga: Komisi A DPRD Sulsel Soroti Anggaran Gelondongan Inspektorat di RAPBD

"Kesimpulannya adalah dana sebesar Rp 30 M ini tidak cukup, karena ternyata kalau membeli heli itu tidak sama dengan mobil, heli itu harus kita biayai krunya. Kru itu pilot, kemudian bagian mesin, kemudian di darat juga yang selalu merawat, dan menyiapkan rumahnya, kendaraannya, kemudian biaya operasionalnya perhari berapa jam, servisnya. Itu dalam sekian bulan itu harus servis lagi," jelasnya.

Menanggapi paparan Syamsibar, anggota Komisi E DPRD Sulsel Haidar Majid menilai pengadaan helikopter yang diajukan BPBD perlu dipertimbangkan. Hal ini dengan melihat uregensi siaga bencana di Sulsel.

"Ini mungkin masih butuh kajian yang ideal, supaya kehadiran helikopter ini suatu saat kita butuhkan, bisa membawa manfaat, katakanlah bisa membantu operasional hal-hal yang bisa dilakukan baik itu sebagai langkah preventif maupun langkah antisipasi dari berbagai macam bencana yang kemungkinan bisa terjadi di Sulsel," jelas politisi Demokrat itu. (nvl/fdn)