BNPT: Kriteria Radikal Itu Anti-Pancasila-NKRI-Bhinneka Tunggal Ika-UUD'45

Farih Maulana Sidik - detikNews
Selasa, 26 Nov 2019 18:00 WIB
Kepala Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT Rudi Widodo (Farih/detikcom)
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjabarkan soal empat kriteria seseorang atau kelompok yang terpapar radikalisme. Kepala Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT Rudi Widodo menyebut keempat kriteria tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

"Apa kriteria radikal? Kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disampaikan bahwa yang menjadi kriteria adalah pertama anti-Pancasila, anti-kebinekaan, anti-NKRI, anti-Undang-Undang Dasar 45," ujar Rudi saat mengisi diskusi di Institusi Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (IPTIQ), Jl Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jaksel, Selasa (26/11/2019).


Rudi menerangkan kenapa kemudian kelompok radikal tersebut lebih memilih ideologi tertentu dibanding Pancasila. Padahal, menurutnya, Pancasila sebagai dasar negara sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia dan para pendiri bangsa.

"Mereka anti-Pancasila, tidak mau negara Indonesia berdasarkan asas Pancasila. Tetapi maunya adalah mereka ingin mengubah negara Indonesia yang Pancasila menjadi negara khilafah," katanya.


Kedua, menurut dia, mereka juga anti dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Seseorang atau kelompok yang terpapar paham radikal tak mau ada banyak perbedaan.

"Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetapi satu tujuan, sudah jelas di situ disampaikan bahwa kita itu berbeda untuk satu. Perbedaan yang ada itu untuk memperkaya pendapat, masukan. Jadi orang yang anti kebhinnekaan itu dia tidak mau berbeda, dia tidak mau orang lain yang berbeda, maunya dia sendiri yang berbeda. Kan aneh," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2