"Kebutuhan blangko e-KTP sampai dengan akhir tahun (2019) diperkirakan masih memerlukan 11 juta keping," kata Tito dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kurang 7.437.719 keping, kebutuhan anggarannya Rp 78.624.127.549," sebut Tito.
Kemendagri meminta persetujuan Komisi II DPR untuk menggeser anggaran milik ditjen dan badan di lingkungan Kemendagri, yaitu dari Sekretariat Jenderal (Setjen), Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.
Kemudian Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Survei IPO: Prabowo Layak Jadi Menhan, Tito Tak Layak Jadi Mendagri
Halaman 3 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini