Fungsionaris Golkar Minta Jokowi Larang Airlangga Rangkap Jabatan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 26 Nov 2019 13:52 WIB
Foto Ilustrasi (Dok pribadi)
Jakarta - Fungsionaris Partai Golkar Syamsul Rizal meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang berniat kembali rangkap jabatan sebagai Ketum Golkar. Syamsul menyebut ada aturan yang melarang seorang menteri rangkap jabatan.

Syamsul lalu menyebutkan aturan-aturan yang menurutnya berpotensi dilanggar jika seorang menteri rangkap jabatan, di antaranya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

"Kalau kita dalami lebih jauh maka ketentuan yang ada dalam UU maupun PP di atas saling menegasi bahwa sumber keuangan partai politik berasal dari APBN/APBD adalah bentuk pembiayaan dari negara yang telah final dan mengikat (final and binding)," kata Syamsul kepada wartawan, Selasa (26/11/2019).


"Sehingga tidak dapat diartikan lain, 'menteri dilarang rangkap jabatan', salah satunya larangan menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD, termasuk partai politik," imbuhnya.

Menurut Syamsul, Jokowi perlu mengingatkan para menterinya yang ingin rangkap jabatan sebagai ketua umum parpol. Pasalnya, tugas menteri dinilai sudah cukup berat.

"Selain melanggar UU, saya berpendapat agar Presiden Jokowi mengingatkan kembali pembantunya jika ada yang mau maju sebagai caketum parpol. Karena tugas menteri adalah tugas berat, apalagi Menko Perekonomian Bung Airlangga Hartarto. Kita tahu sendiri bahwa saat ini kondisi perekonomian Indonesia lagi butuh perbaikan yang sangat serius, sejalan dengan itu Indonesia juga akan diperhadapkan dengan situasi ekonomi global (resesi ekonomi dunia)," beber Syamsul.

Selanjutnya
Halaman
1 2