Kemendagri Kecewa DKI Tak Tepat Waktu Bahas APBD 2020

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Pemerintah DKI Jakarta tidak tepat waktu karena menargetkan pengesahan Raperda APBD 2020 pada 11 Desember 2019. Dikhawatirkan, penetapan APBD 2020 setelah evaluasi Kemendagri tidak selesai tahun ini.

"Itu sudah lampu merah, karena dikhawatirkan APBD terlambat ditetapkan. Kalau penetapan APBD paling lambat 31 Desember. Sekarang kalau lebih 30 November berarti kami mengevaluasi lambat juga, paling sedikit 15 hari, saya berandai-andai kalau masuk 11 Desember, kalau nanti bahas (evaluasi) 15 hari mepet betul sampai 31 Desember," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, saat dihubungi, Senin (25/11/2019).

Baca juga: Sekda DKI: Pemprov-DPRD Sepakat RAPBD 2020 Disahkan 11 Desember

Kemendagri akan tetap menerima Raperda APBD DKI Jakarta 2020 meski diserahkan pada 11 Desember. Namun, Kemendagri tetap menganggap ada tahapan yang telat sesuai dengan Permen 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran.

"Kalau kami tidak terima, berarti tidak ada APBD-nya berarti. Diterima tapi ada catatan bahwa anda terlambat loh menyerahkan APBD," ucap Syarifuddin.

Menurut Syarifuddin, Pemprov Jakarta hanya melanggar waktu tahapan penyusunan. Sementara penetapan APBD memiliki batas waktu sampai 31 Desember 2019.

"Begini ya, tidak maksud menyalahi aturan misalnya melampaui 30 kalau penetapannya sebelum 31 Desember kita APBD-nya tepat waktu juga hanya dalam tahapannya sudah mulai melampaui step-step nya begitu. Jadi pemberian sanksi belum bisa karena masih bisa," ucap Syarifuddin kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Usulkan 13 Raperda Prioritas 2020, Ada soal Pajak Parkir-Zonasi

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta hari ini sepakat menjadwalkan rapat paripurna pengesahan rancangan APBD tahun 2020 bulan depan. Rencananya, pengesahan akan digelar pada 11 Desember 2019.

"Barusan sudah disepakati bahwa paripurna APBD itu tanggal 11 (Desember), makanya tadi saya ingatkan supaya jadwal yang tadi kami sepakati itu harus ditepati bersama, baik eksekutif maupun legislatif," ucap Sekda DKI Saefullah. (aik/idh)