"Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata tim pengacara Elviyanto, Desi Biki, dalam berkas permohonannya, Senin (25/11/2019).
Desi keberatan dengan penetapan tersangka terhadap kliennya karena belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan. Selain itu, dia mempersoalkan tentang penahanan yang dilakukan berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT).
Menurutnya, kegiatan OTT mestinya dilakukan untuk mengkonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Akan tetapi, Desi menduga KPK tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Elviyanto sebagai tersangka.
Sebab, ia menilai penetapan tersangka terhadap pemohon hanya didasari bukti transfer sebesar Rp 2,1 Milyar dari tersangka lainnya, Zulfikar kepada rekening penerima atas nama Dody Wahyudi. Selain itu, Desi menilai bukti transaksi itu tidak ada keterkaitannya dengan I Nyoman Dhamantra selaku penyelenggara negara.
Simak Video "Saksi Mata: Upaya Penggagalan Pelantikan Presiden"
