Hari Guru, PKS Beri 4 Rekomendasi ke Menteri Nadiem

Ketua DPP PKS, Fahmy Alaydroes (Foto: Dok. PKS)

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut peringatan Hari Guru Nasional tahun ini masih dibayangi pelbagai persoalan yang melilit terkait guru. Persoalan itu perihal kekurangan guru hingga masalah guru honorer di Indonesia.

Perihal masalah kekurangan guru, Ketua DPP PKS Fahmy Alaydroes mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan setidaknya 1,1 juta guru per Desember 2018. Apalagi, kata dia, kondisi itu diperburuk dengan terjadinya salah urus tata kelola distribusi guru.

"Satu sekolah, satu kecamatan, atau satu kabupaten/kota kelebihan guru, sementara yang lainnya kekurangan guru. Perekrutan, penempatan, dan mutasi guru perlu ditata dengan lebih baik lagi," kata Fahmi di Jakarta, Senin (25/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, terkait persoalan guru honorer, anggota Komisi X DPR itu merinci ada 1,53 juta jumlah tenaga guru honorer K2 di Indonesia. Angka itu, kata Fahmy, setidaknya hampir separuh dari jumlah guru yang ada di Indonesia.

"Jumlah tenaga guru honorer K2 saat ini mencapai 1,53 juta orang, dari jumlah guru keseluruhan sebanyak 3,2 juta orang," ujarnya.

Fahmy menilai persoalan-persoalan yang melilit dunia pendidikan Indonesia itu mencerminkan bahwa profesi guru belum mendapat posisi yang bermartabat. Sebab, kesejahteraan guru di Indonesia hingga saat ini belum diperhatikan oleh pemerintah.

"Profesi guru belum mendapatkan posisi yang bermartabat. Penghargaan material dalam bentuk kompensasi gaji, tunjangan, insentif dan lainnya masih harus ditingkatkan. Masyarakat juga belum sepenuhnya memposisikan guru sebagai profesi yang terhormat dan bermartabat. Akibatnya, profesi guru belum menjadi daya pikat bagi putra-putri yang berbakat, pintar dan memiliki semangat. Minat alumni SMA untuk studi keguruan masih di pilihan ketiga atau keempat. Ini sudah masalah sejak perekrutan calon guru," tutur Fahmy.

Karena itu, Fahmy pun memberikan empat rekomendasi agar pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, menjalankan perbaikan tata kelola guru di Indonesia. Pertama, pemerintah harus menempatkan guru sebagai profesi mulia, dengan memberikan penghargaan, kompensasi, serta warga kehormatan atas jasa dan kinerja mereka.

"Alangkah bahagianya guru apabila mereka mendapatkan keringanan untuk premi BPJS, mendapat diskon untuk belanja sembako, diskon pulsa listrik, pulsa untuk internet/telepon, transportasi, mendapatkan apresiasi, insentif, penghargaan dari berbagai pihak," ujar dia.

Kedua, pemerintah harus melakukan penataan ulang sistem rekrutmen guru melalui sistem yang tepat dan menarik minat para lulusan SMA yang terbaik untuk mengabdi melalui profesi guru serta sistem pengembangan profesi yang berkala dan berkelanjutan. Rekomendasi berikutnya, kata Fahmy, pemerintah harus meningkatkan sistem penjaminan akreditasi yang ketat bagi institusi yang berhak melakukan proses pendidikan calon guru, sertifikasi guru, maupun penilaian kelayakan profesionalitas guru.

"Keempat, review regulasi dan kebijakan tentang guru, menguatkan yang baik, mengoreksi dan meluruskan yang kurang tepat. Kita berharap mulai hari ini, di bawah kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Makarim, ada langkah-langkah terobosan untuk melanjutkan yang sudah benar dan memperbaiki yang kurang," pungkas Fahmy.

Halaman 1 2

Selanjutnya