Upaya Pemerintah Berantas Radikalisme Dinilai Tak Akan Efektif, Kenapa?

Jabbar Ramdhani - detikNews
Senin, 25 Nov 2019 09:23 WIB
Ilustrasi/Aksi simpatik atas teror bom Thamrin (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Pemerintah akan melakukan kontra radikalisasi untuk mencegah masyarakat dari paparan paham radikal. Pemerintah juga membuat empat kriteria orang yang rawan terpapar radikalisme.

Hal tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan. Dalam PP tersebut diatur langkah-langkah mencegah terorisme.

Pengamat terorisme, Al Chaidar, menilai ada kesalahan mendasar dalam PP tersebut yakni soal penggunaan istilah radikalisme. Dia menilai PP tersebut akan tidak efektif dijalankan karena menurutnya penggunaan istilah radikalisme tidak tepat.


"Sejauh yang saya lihat kriteria terlalu umum dan tidak tepat. Artinya tidak sesuai dengan pembahasan atau definisi dari segi akademis, ilmu pengetahuan. Seharusnya pemerintah membuat definisi yang sangat jelas yang dibuat berbagai bidang ilmu tentang makna radikal," kata Al Chaidar saat dihubungi, Senin (25/11/2019).

Al Chaidar mengatakan definisi radikal sudah ada dalam ranah lmu politik, antropologi, sosiologi ataupun ilmu sejarah. Sementara definisi radikalisme yang dibuat pemerintah membuat definisi tersebut kabur.

Dia mengatakan, secara umum radikal bermakna berpikir secara mengakar pada persoalan-persoalan yang sangat krusial. Karena penggunaan istilah radikalisme yang tidak tepat, menurutnya upaya pemerintah tidak akan efektif.

"PP itu tak tepat sasaran dan harus mengarah pada istilah yang lebih bisa dipahami oleh ilmuwan. Misalnya yang dikhawatirkan itu radikalisme yang tumbuh sekarang intoleransi dan terorisme. Harusnya ada peraturan pemberantasan intoleransi dan terorisme. Saya kira itu kalau pemerintah mau bekerja lebih efektif dan bekerja," ungkapnya.


Menurutnya, istilah intoleransi dan terorisme lebih tepat dipakai dibanding radikalisme. Al Chaidar menilai dua hal tersebut yang sangat dikhawatirkan pemerintah saat ini.

Selanjutnya
Halaman
1 2