Humphrey: PPP Kalau Tak Mau Menyatu, Siap-siap Tinggal Sejarah

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Minggu, 24 Nov 2019 22:38 WIB
Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengatakan sudah waktunya PPP islah antara kubunya dengan kubu Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Suharso Monoarfa. Menurutnya, PPP partai besar meski terseok-seok masuk parlemen.

"Sudah waktunya bagi PPP (islah). Ini partai lama, partai yang mempunyai kekuatan tersendiri. Buktinya masih bisa lolos kok (ke DPR), walaupun sudah porak-poranda," kata Humphrey di kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Pusat, Minggu (25/11/2019).

"Masih bisa lolos walaupun 19 kursi tapi suara secara nasional itu memenuhi persyaratan. Jadi berarti harus dikasih kesempatan lah untuk berbenah diri supaya tahun 2024 lebih baik," sambungnya.


Namun, jika tak mau islah, Humphrey menilai PPP akan akan tinggal sejarah. Dia mengatakan sudah sepakat dengan Suharso soal islah.

"Tapi kalau sekarang nggak mau menyatu ya siap-siap aja terima nasib untuk jadi (tinggal) sejarah nanti. Itu yang ada di dalam diri saya dan Pak Suharso, itu yang bagus," ujarnya.

Humphrey mengungkapkan tidak ada kendala hingga saat ini terkait islah. Dia mengatakan kedua kubu punya kesamaan visi dan tujuan terhadap partai berlambang Kakbah ini.


"Sebenarnya nggak ada (kendala islah) karena satu pemikiran visi yang sama bagaimana sekarang membuat PPP itu menjadi lebih baik, lebih kuat. Nah jadi itu kan sama," ucapnya.

Terkait mekanisme penyatuan, Humphrey mengatakan diperlukan satu pemikiran demi PPP. Jika tak punya tujuan yang sama, dia menilai islah akan sulit.

"Kalo soal nanti penyatuan mekanismenya gimana ya tentu kita harus pikirkan itu semuanya. Yang penting dari segi tujuan penyatuan untuk PPP nya sama," sebut Humphrey.


Sebelumnya, PPP disebut bakal menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk menyatukan dua kubu dalam waktu dekat. Ketum PPP kubu muktamar Surabaya Suharso Monoarfa mengatakan islah juga akan dilakukan secara kultural dan struktural.

"Oh iya nggak ada masalah, kita kalau secara legal formal itu yang diakui oleh negara adalah hasil Muktamar Pondok Gede 2016. Jadi bagi kami nggak ada masalah, cuma memang kami perlu secara kultural, struktural itu masing-masing nanti kami selesaikan dengan baik," ujar Suharso, di DPP PPP, Jl Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat, Minggu (17/11) lalu. (rfs/jbr)