Wacana Presiden 3 Periode Dikhawatirkan Buat Rezim Otoriter Kembali

Jakarta - Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan ada wacana untuk membuat presiden bisa dipilih dalam 3 kali masa jabatan atau menjabat 3 periode. Wacana tersebut dikhawatirkan mengembalikan rezim otoriter berkuasa.

"Tentu itu bagian dari kemunduran demokrasi, karena kita kan mengamandemen Undang-undang Dasar itu kesepakatan periodesasi presiden itu dibatasi 2 kali. Kita khawatirkan rezim otoritarian kembali lagi," kata Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Fernanda Putra Adela, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Kata Ma'ruf Amin soal Usulan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Fernanda yakin jika wacana tersebut berkembang, maka demokrasi Indonesia terancam. Dia menilai jika wacana presiden bisa menjabat 3 periode bisa saja tahun berikutnya muncul dan disepakati agar presiden bisa menjabat 4 periode.

"Dengan wacana 3 kali, kemudian ada wacana 4 kali dan seterusnya. Itu menunjukkan demokrasi kita ini terancam. Saya pikir wacana seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Negara ini butuh regenerasi secara berkesinambungan, 2 periodesasi itu sangat cukup bagi kepala negara untuk meletakkan program pembangunannya yang bisa diikuti oleh kepala negara berikutnya," ujarnya.

Foto: Pengamat Politik Fernanda Putra Adela (dok. Istimewa)

Terkait wacana presiden 3 periode yang disebut merupakan usulan NasDem, Fernanda punya analisis sendiri. Dia menilai wacana itu muncul berkaitan dengan hubungan NasDem dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini.

"Belakangan ini hubungan NasDem dan Presiden itu dilihat publik agak renggang ya ketika NasDem bersafari ke PKS, bertemu dengan Anies Baswedan. Ini cara-cara manuver NasDem. Saya pikir NasDem ini lihai untuk membuat dinamika politik nasional," tuturnya.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana menilai munculnya wacana presiden bisa dipilih untuk 3 kali masa jabatan menjadi bukti demokrasi di Indonesia mengkhawatirkan. Dia menilai ada pihak yang ingin melawan kehendak reformasi.

"Isu soal Pilkada tidak langsung, kemudian presiden diperpanjang menjadi 3 kali ini kan isu-isu yang sebenarnya malah menunjukkan demokrasi di Indonesia itu ada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Ada unsur di mana pandangan-pandangan yang melawan keinginan pada pihak-pihak yang melakukan reformasi pada 1998 ini sedang set back menurut saya," ucap Aditya.


Simak Video "Arsul Sani soal Wacana Presiden 3 Periode: Mulanya dari Fraksi NasDem"