Mereka yang Tolak dan Dukung Pilkada Lewat DPRD

Jakarta - Opsi pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD mencuat setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melontarkan rencana mengevaluasi pilkada langsung. Sejumlah pihak secara tegas menolak opsi tersebut, namun ada juga yang mendukungnya.

Setidaknya ada tiga pihak yang menolak opsi pilkada melalui DPRD, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kita mulai dari Ganjar Pranowo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menyebut Indonesia seperti tidak belajar kalau pilkada dilakukan melalui DPRD. Sebab, pilkada melalui DPRD sempat dilakukan, namun diubah menjadi pemilihan langsung.

"Kita pernah dipilih di DPRD, kita pernah bicara perubahan itu dan hari ini sudah diubah dengan pilihan langsung. Nah sekarang kita bicara mana yang kurang kita perbaiki, tapi kalau mau kembali pada sistem dipilih DPRD lagi ya kita seperti orang nggak belajar," kata Ganjar setelah menghadiri acara peringatan Konvensi Hak Anak di Solo, Rabu (20/11/2019).

Ganjar Pranowo (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom)

Kemudian NasDem. Senada dengan Ganjar, NasDem pun menilai telah terjadi kemunduran jika pilkada dilakukan melalui DPRD. Karena, sistem pilkada langsung adalah koreksi untuk pilkada melalui DPRD.

"Tapi kalau evaluasi itu mengembalikan pilkada langsung ke DPRD, selain set back pilkada oleh DPRD ini kan udah berjalan belasan kali zaman Orde Baru. Kepala daerah, bupati atau wali kota itu dipilih oleh DPRD," kata Sekretaris F-NasDem DPR Saan Mustofa di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Sementara PKS berpendapat kekuasaan politik akan semakin bebas berkuasa jika pilkada dilakukan lewat DPRD. Presiden PKS Sohibul Iman menilai sistem pilkada langsung masih lebih baik daripada melalui DPRD.

"Maka kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan DPRD, maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa, karena ruang eksploitasinya itu semakin menyempit, semakin memudahkan mereka untuk kemudian mengelola oligarki ini. Karena itu, kami masih berpendapat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik," ujar Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Mereka yang Tolak dan Dukung Pilkada Lewat DPRD

Presiden PKS (Foto: Agung Pambudhy)

Sohibul mengatakan sebaiknya pilkada tetap diadakan secara langsung. Menurutnya, kalau pilkada dilaksanakan secara langsung, peluang untuk mendapatkan calon yang berintegritas lebih terbuka.

"Kalau dipilih oleh rakyat, orang-orang yang berintegritas masih punya peluang untuk masuk dalam sirkulasi kekuasaan. Dan kita berharap orang berintegritas, berkapabilitas itu semakin banyak yang masuk di dalam sirkulasi kekuasaan. Jadi kami memandang pemilihan langsung masih lebih baik," jelasnya.

Namun demikian, opsi pilkada melalui DPRD bukan tanpa dukungan. Ada dua pihak yang terang-terangan mendukung opsi tersebut. Dua pihak dimaksud yakni PPP dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

PPP menilai ongkos politik yang tinggi menjadi pembenaran untuk menggelar pilkada melalui DPRD. Menurut PPP, pilkada melalui DPRD juga lebih mudah untuk diawasi.

"Kalau itu tidak bisa ditekan semuanya, ya ongkos politik masih akan tinggi. Maka opsi mengembalikan kepada DPRD itu menjadi mendapatkan pembenaran," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

"Mengawasi 45 orang (anggota DPRD) lebih mudah daripada mengawasi 600 ribu orang (pemilih pilkada langsung di daerah). (Sebanyak) 45 orang tinggal diawasi selama proses pendaftaran sampai dia pemilihan, ditongkrongin aja. Tempatkan dua aparat hukum mengawal dia selama 24 jam. Lebih murah daripada harus mengawal 600 ribu orang. Capek itu," jelasnya.

Achmad Baidowi (Foto: Lamhot Aritonang)

Sementara Rudy menganggap pilkada tidak langsung dapat mencegah tindakan korupsi kepala daerah. Namun Rudy mengatakan peluang korupsi memang masih ada walaupun dilakukan Pilkada tidak langsung. Untuk itu dia mengusulkan agar kepala daerah pilihan DPRD yang korupsi dihukum mati.

"Nyatanya sekarang banyak kepala daerah yang dipenjara karena korupsi. Tapi kalau pilihan dari DPRD masih ada yang korupsi, jangan dihukum penjara tapi hukum mati biar kapok," kata Rudy, Rabu (20/11).

Halaman 1 2 3

Selanjutnya