Komisi II Kaji Opsi-opsi Pelaksanaan Pilkada: Kembali ke DPRD-Asimetris

Foto: Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung (Azizah/detikcom)

Jakarta - Komisi II DPR menyebut hingga saat ini belum ada keputusan soal pelaksanaan pilkada secara asimetris. Usulan itu disebut masih dalam tahap pengkajian.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan ada sejumlah opsi yang berkembang usai wacana evaluasi pilkada langsung mencuat. Doli tak mempermasalahkan opsi-opsi yang berkembang itu.

"Sekarang silakan saja ya bermunculan gagasan-gagasan, opsi-opsi tentang model pilkada nanti seperti apa. Nah saya kira bagus saja kalau ada orang yang mengemukakan ini kita mau ubah, ada alternatif, ada pilkada yang asimetris misalnya," kata Doli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian ada juga yang mengatakan tetap pilkada langsung tetapi dengan revisi, koreksi terhadap ekses-ekses negatif. Ada yang juga bilang kembali ke DPRD," imbuhnya.

Menurut Doli, yang menjadi masalah adalah opsi-opsi yang berkembang itu sudah dianggap sebagai kesimpulan. Padahal menurutnya, wacana itu masih dikaji.

"Nah selama itu menjadi opsi-opsi nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu pagi-pagi kita langsung mengatakan 'kita ubah menjadi ini'. Jadi biarkan aja itu menjadi wacana, nanti kita kaji. Soal asimetris itu juga itu secara konsepsional juga harus didudukkan dengan tepat," ujar Doli.

Jika nantinya akan diterapkan sistem asimetris, Doli mengatakan perlu ditentukan basis-basis yang tepat. Basis itu berkaitan dengan geografis hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Ada juga yang asimetris berbasis, misalnya, soal tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat rasionalitas masyarakat. Kan ada yang bilang kalau misalnya ekses negatif pilkada langsung itu masalah money politic dan diindikasikan itu terjadi pada masyarakat yang ada di daerah yang tingkat kesejahteraan ya rendah. Maka daerah itu yang akan nanti jadi kembali ke DPR (DPRD), jadi basisnya banyak," jelas Doli.

Jika konsep asimetris itu digunakan untuk pilkada, menurut Doli, harus dicari basis yang tepat yang sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Doli pun menyebut pentingnya melakukan evaluasi untuk mengetahui kelemahan sistem pilkada langsung yang sudah berjalan selama ini.

"Nah dalam proses kajian itu, koreksi-koreksinya itu bagaimana kita, kelemahan-kelemahan atau ekses itu bagaimana kita mengoreksinya dan kemudian memberikan opsi-opsi yang tadi beberapa itu untuk melakukan penyempurnaan tentang pelaksanaan sistem pemilu kita ke depan," ucap Doli.

Halaman 1 2

Selanjutnya