Usulan ini merupakan buntut peristiwa anggota Satpol PP Jakarta Barat yang diduga melakukan pembobolan ATM. Purwanto mengatakan pansus itu bekerja untuk menginvestigasi apa yang menjadi akar masalah.
"Saya akan usulkan agar DPRD membentuk pansus untuk menyelidiki permasalahan di Bank DKI. Pansus ini akan bekerja untuk menginvestigasi permasalahan sebenarnya, bukan hanya pembobolan, tapi sistem perbankan mereka," ujar Purwanto dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purwanto menilai sistem monitoring dan keamanan di Bank DKI lemah. Purwanto, yang merupakan nasabah Bank DKI, mengaku kerap mengalami hal aneh terhadap rekeningnya.
"Secara pribadi, saya juga mengalami hal yang sama, saldo rekening di Bank DKI selalu berkurang tanpa saya ketahui dan potongannya aneh-aneh, ada biaya administrasi, ada fee, dan lainnya. Ketika saya tanyakan ke mereka, jawabannya tidak memuaskan," katanya.
Purwanto mengatakan Pansus Bank DKI diharapkan menjadi solusi dalam mengevaluasi kinerja dan sistem bank itu secara komprehensif. Dia juga mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menindaklanjuti kasus pembobolan ini.
"Ada pihak lain di internal Bank DKI yang memainkan pembobolan itu secara masif. Oknum itu harus diusut tuntas. Karena kalau secara kelembagaan ini sudah diatasi oleh pimpinan, tapi pegawai di bawahnya kan memainkan peluang ini terus," jelasnya.
"Apalagi setiap vendor, SKPD, dan pihak lain yang terlibat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bertransaksi melalui Bank DKI. Perputaran uangnya besar," lanjut Purwanto.
Sebelumnya, anggota Satpol PP Jakarta Barat berinisial MR diduga melakukan penarikan uang di ATM tanpa mengurangi saldo alias membobol ATM. MR tidak sendiri. Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan kasus kegiatan itu dilakukan oleh sejumlah rekan MR.
"Sebenarnya total ada 12 orang (yang akhirnya melakukan). Tapi ada beberapa orang yang dipanggil kemudian ada iktikad mengembalikan uang tersebut ke Bank DKI. Jadi beberapa orang sudah selesai urusannya. Nah, tinggal beberapa orang lagi," ucap Arifin.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah membebastugaskan anggota Satpol PP yang terlibat. Anies berharap proses hukum berjalan.
"Bukan hanya diungkap, tapi diproses hukum dengan tuntas dan secara administrasi semua yang terlibat dibebastugaskan dan proses hukumnya biar jalan," ucap Anies. (eva/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini