"Kalau kita lihat itu melibatkan kementerian-kementerian dan lembaga di bawah, paling tidak tiga Menko. Polhukam, Menko PMK, seperti Pendidikan, Kemenag, yang itu terlibat, bahkan juga Kementerian Koordinator Perekonomian," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika menghadapi deradikalisasi, di samping bagaimana kita melemahkan argumen-argumen, pandangan-pandangan teroris radikalis itu, juga harus dilakukan pembinaan dan pengelolaan, tak hanya dari segi pemahaman, tapi juga ekonomi. Jadi menyangkut masalah ekonomi," jelas Ma'ruf.
Selain itu, Ma'ruf mengatakan, penanggulangan radikalisme harus dilakukan sejak dini. Dia menuturkan cara penanggulangan bisa melalui media sosial hingga penerimaan ASN.
"Jadi hampir seluruhnya akan kita koordinasikan secara menyeluruh. Sehingga penanganannya tak hanya satu sisi dan kita harapkan nanti leading sector-nya itu BNPT yang mengkoordinasi," tuturnya.
Simak juga video Polri Tangkap 74 Terduga Teroris, Komisi III: Deradikalisasi Belum Maksimal:
(fdu/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini