Pro-Airlangga: Aklamasi Itu Hasil Akhir, Proses Tetap Musyawarah Mufakat

Ahmad Doli Kurnia (Foto: Rolando FS/detikcom)

Jakarta - Loyalis Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara terkait polemik aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Plt Ketua DPD I Sumut Ahmad Doli Kurnia mengatakan aklamasi dalam munas nantinya merupakan hasil akhir dan bukan proses pemilihan.

"Saya pikir begini, aklamasi itu kan hasil akhir. Harus dipahami itu bukan sesuatu yang... bukan hanya judul ketika seluruh peserta munas itu memberikan pada satu orang, itu yang disebut aklamasi," kata Doli di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/11/2019).

Doli pun menyebut dalam munas nantinya tetap ada proses pemilihan. Dia pun mengatakan Munas Golkar nantinya dilalui secara musyawarah mufakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, ada proses dukungan dan ada proses pemilihan terhadap itu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja dalam proses demokrasi. Nah, bahwa dilalui dengan musyawarah mufakat, kan artinya orang-orang sama-sama memilih satu orang yang sama," ujarnya.

Lebih lanjut Doli mengatakan nantinya yang terjadi di munas bergantung pada para peserta. Jika semua peserta munas menyetujui Airlangga menjadi ketum, menurutnya, hal itu demokratis.

"Jadi saya kira semua tergantung pada peserta munas. Kalau peserta munas semuanya menyetujui satu orang, yaitu Pak Airlangga, yang kita usung jadi ketum, ya sekali lagi itu sesuatu yang juga demokratis gitu dan kita lihat kemarin di rapimnas, mayoritas mendukung Pak Airlangga," sebut Ketua Komisi II DPR tersebut.

Doli pun membantah jika dikatakan ada skenario hasil akhir munas memenangkan Airlangga secara aklamasi. Dia mengatakan setiap calon pasti mempunyai skenario untuk memenangi munas.

"Lo sekarang gini, ada orang mau maju, kemudian dia punya skenario, itu suatu political gain saja. Sama Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) mau maju juga punya skenario juga, saya kalah mau jadi caketum, saya harus punya strategi dong," imbuhnya.

Sebelumnya, politikus senior Partai Golkar Fahmi Idris tak setuju jika pemilihan Ketum Golkar dilakukan secara aklamasi. Menurut dia, semua kader punya hak memilih.

"Saya termasuk yang kurang setuju pada aklamasi. Biarkan saja yang memilih calonnya dan bebas saja. Saya termasuk yang kurang setuju lah. Tapi kan saya tidak bisa menentang," ujar Fahmi seusai diskusi publik di Jenggala Center, Jl Erlangga, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (19/11).