Kasus Korupsi Proyek Sumut-Papua, Dirut Jasa Marga Dipanggil KPK

Desi Arryani (Foto: Eduardo Simorangkir/detikcom)

Jakarta - KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Desi Arryani terkait kasus dugaan korupsi belasan proyek infrastruktur lama oleh PT Waskita Karya. Desi akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman.

"Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rahman)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).

Desi dipanggil dalam kapasitas sebagai Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemanggilan kali ini merupakan panggilan ketiga untuk Desi setelah sebelumnya absen 2 kali pada pada 28 Oktober 2019 dan 11 November 2019.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Febri berharap Desi bersikap kooperatif memenuhi panggilan KPK. Menurut Febri, sebagai pejabat publik harusnya Desi bisa memberikan contoh yang baik.

"Dua hari ini kami menunggu sikap koperatif yang bersangkutan untuk datang memenuhi penjadwalan sebagai saksi. Sebagai pejabat publik, apalagi di tengah upaya Kementerian BUMN berbenah, jangan sampai memberikan contoh tidak baik," ucap Febri.

KPK sebelumnya juga mengirimkan surat ke Menteri BUMN Erick Thohir terkait dengan ketidakhadiran Desi Arryani dalam panggilan KPK tersebut. Merespons surat KPK, Desi diminta memenuhi panggilan KPK.

Ia mengatakan pihaknya telah menerima surat dari KPK. Setelah itu, pihak kementerian langsung memproses dan mengirim surat ke Jasa Marga agar segera memenuhi panggilan tersebut.

"KPK sudah menyurati, setelah KPK menyurati kita, kita menyurati BUMN tersebut untuk secepatnya memenuhi panggilan KPK, kita hargai proses KPK," kata Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Ada 2 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini yaitu Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar. Fathor dijerat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013, sedangkan Yuly selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

KPK menduga keduanya menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk menggarap pekerjaan fiktif. Setidaknya menurut KPK ada 4 perusahaan subkontraktor dalam kasus itu. Empat perusahaan subkontraktor itu diduga mengerjakan proyek yang sebenarnya sudah dikerjakan perusahaan lain tetapi empat perusahaan subkontraktor itu tetap mendapatkan pembayaran.

Proyek-proyek tersebut antara lain:

1. Proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat
2. Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta
3. Proyek Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara
4. Proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat
5. Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta
6. Proyek PLTA Genyem, Papua
7. Proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat
8. Proyek Flyover Tubagus Angke, Jakarta
9. Proyek Flyover Merak-Balaraja, Banten
10. Proyek Jalan Layang Non-Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta
11. Proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W1, Jakarta
12. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali
13. Proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali
14. Proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.